JawaPos Radar

Massa Enam Organisasi Kepung DPRD Kota Malang

07/09/2018, 13:51 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Unjuk rasa
UNJUK RASA: Sejumlah massa menggelar aksi di sekitar Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (7/9). (Fisca Tanjung/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Ratusan dari enam organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Malang Raya melakukan unjuk rasa di sekitar gedung DPRD Kota Malang, Jumat (7/9). Mereka menggeruduk gedung dewan untuk menyampaikan beberapa tuntutan setelah ditetapkannya 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Ketua Cabang PMII Kota Malang Ragil Setyo Cahyono mengatakan, ada beberapa tuntutan yang diajukan. Pertama, menuntaskan segala bentuk kasus korupsi sesuai aturan secara transparan dan bertanggung jawab. Kedua, mendesak Mendagri segera mengambil kebijakan diskresi yang tepat dan konkret atas kekosongan kursi di DPRD Kota Malang.

"Kami mendesak parpol untuk melakukan PAW (pergantian antar-waktu) anggota DPRD Kota Malang. Sekaligus memecat kader-kader parpol yang terjerat kasus korupsi," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa.

Pengunjuk rasa juga mendesak DPRD Kota Malang melakukan evaluasi internal. KPU Kota Malang diminta untuk menggugurkan 20 tersangka dari daftar caleg sementara (DCS) untuk Pileg 2019. "Kami mendesak KPU dan Bawaslu untuk menjadikan pakta integritas antikorupsi. Usut tuntas kasus korupsi," tegasnya.

Selain itu, pengunjuk rasa mendesak Wali Kota Malang terpilih untuk mewujudkan akuntabilitas. "Malang sudah menjadi malang sekali. Kami merasa kecewa. Kalau perlu kami bisa duduki bareng rapat paripurna ini," cetusnya.

Unjuk rasa dimulai pukul 09.30 WIB, dan sempat diwarnai dengan aksi saling dorong. Massa memaksa masuk ke dalam gedung dewan. Namun petugas berusaha menghalaunya. Hingga pukul 12.00 WIB, para pengunjuk rasa masih berada di sekitar gedung DPRD Kota Malang.

Plt Ketua DPRD Kota Malang Abdurrahman sempat menemui para pengunjuk rasa. Dia berdiri di depan massa untuk menenangkan dan memberi penjelasan terkait kondisi pemerintahan saat ini.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up