JawaPos Radar

Ditanya Gerakan Prabowo Presiden, Kapolda Kalsel Bilang Begini

07/09/2018, 19:15 WIB | Editor: Yusuf Asyari
Ditanya Gerakan Prabowo Presiden, Kapolda Kalsel Bilang Begini
Ilustrasi (Dok JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani belum bisa berkomentar banyak menghadapi ramainya gerakan yang muncul jelang pemilihan presiden 2019 mendatang. Salah satunya, gerakan #2019GantiPresiden yang kini berubah nama menjadi #2019PrabowoPresiden.

"Ya nanti kita liat dulu. Nanti kalau sudah di sana (Kalsel)," ujar Yazid yang baru saja dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/9).

Namun yang pasti, kata dia, pengamanan menjelang Pilpres 2019 menjadi prioritas utama setelah dilantik. "Kita harapkan situasi kamtibmas tetap kondusif sehingga dalam tahapan Pilpres bisa berjalan lancar," tegas dia.

Akan tetapi dirinya sendiri akan mempelajari terlebih dahulu kondisi di Kalsel. Prigram-program kapolda sebelumnya juga akan dilaksanakan.

"Kita maping dulu lah, nanti baru kita tentukan sasaran prioritasnya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto meminta para Dirintelkam memberi atensi terhadap sejumlah aksi. Yakni aksi #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode, dan #2019PrabowoPresiden.

Dia pun mengeluarkan panduan kepada bawahannya agar tidak bingung menyikapi gerakan yang belakangan ramai itu melalui Surat Telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.

Dalam menyikapi sejumlah kegiatan tersebut, Dirintelkam seluruh Polda diminta mendeteksi dan mengidentifikasi potensi kerawanan, mendalami surat pemberitahuan kegiatan, serta mencermati dan berhati-hati setiap menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terhadap kegiatan yang bernuansa politik dan provokatif dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, jajaran Dirintelkam di Polda juga diminta berkoordinasi dengan jajaran lainnya, baik internal ataupun eksternal.

Dirintelkam di Polda diberikan kewenangan untuk tidak menerbitkan STTP jika pemberitahuan kegiatan yang diterima dinilai berpitensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa konflik horizontal antarpendukung, menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum, perusakan fasilitas umum atau kerugian materiil dan korban jiwa, serta mengganggu ketertiban umum.

Jajaran dirintelkam di Polda turut diminta memberikan surat terhadap penanggung jawab kegiatan yang tidak diterbitkan STTP dengan disertai alasan, saran, atau imbauan. Terakhir, jajaran dirintelkam di polda diminta menjaga netralitas Polri dan tetap konsisten sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat serta menghindari upaya-upaya yang dapat mengarahkan Polri terlibat dalam politik praktis.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up