DPD RI Upayakan Solusi Soal Sumur Minyak di Aceh

07/05/2018, 18:20 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman (baju batik) mengunjungi sumur minyak yang meledak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Polemik kasus ledakan sumur minyak ilegal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, hingga kini terus berlanjut. Sekarang mencuat wacana penutupan sumur secara permanen.

Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman menilai, perlu adanya suatu tindakan dan langkah yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga sumur minyak yang selama ini jadi mata pencaharian warga setempat tidak hilang.

"Dari hasil kunjungan, setidaknya ada dua hal yang urgent untuk ditindaklanjuti," ungkap Sudirman kepada JawaPos.com di Banda Aceh, Senin (7/5).

Pertama, yang perlu dilakukan adalah penetapan status dan masa darurat bencana sebagai landasan penanganan bencana. Kedua, urgensitas terhadap formulasi kebijakan dan solusi terhadap langkah penanganan sumur minyak ke depannya.

"Berkaitan dengan status masa darurat bencana, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu melalukan pengkajian guna menetapan status bencana. Agar memiliki landasan acuan terhadap penanganan bencana ledakan sumur di Ranto Peureulak," jelasnya.

Sedangkan berkaitan dengan solusi terhadap langkah penanganan sumur minyak ke depannya, merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dikaji dan diformulasikan. Ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai unsur terkait. Baik tingkat daerah maupun pemerintah pusat.

"Ini penting. Masyarakat diharapkan tetap menjadi subyek yang menerima manfaat dalam kebijakan penanganan ke depan. Kepentingan ekonomi masyarakat harus jadi bahan dasar pertimbangan dalam perumusan solusi kebijakan," ulas senator yang akrab disapa Haji Uma itu.

Sebagai anggota Komite II DPD RI, Haji Uma akan menyapaikan hasil kunjungannya dalam rapat. Hal itu untuk mendorong pelaksanaan rapat kerja Komite II DPD RI dengan kementerian dan pihak terkait di tingkat pusat.

"Bahwa kunjungan sebagai bentuk kepedulian dan menjalankan tugas kerja dalam kapasitas sebagai anggota Komite II DPD RI, yang membidangi masalah Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," paparnya.

(mal/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi