JawaPos Radar

Nekat Berjualan di Saluran Irigasi, Bangunan PKL Dibongkar

07/03/2018, 07:00 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Bangunan PKL
Bangunan Liar (Bangli)  disaluran irigasi kedung paneh di Kecamatan Talun, dirobohkan Satpol PP Provinsi Jabar dan Satpol PP Kabupaten Cirebon, Selasa (6/3). (Wildan Ibnu Walid/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Dua bangunan liar (Bangli) permanen di pinggir sempadan saluran irigasi sungai Kedungpaneh di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dibongkar paksa Satpol PP Provinsi Jabar dan Satpol PP Kabupaten Cirebon, Selasa (6/3).

Pihak Satpol PP terpaksa membongkar paksa lantaran pihak pemilik tidak mengindahkan surat peringatan yang dikeluarkan Satpol PP sejak 2003 lalu.

Kasi Pengamanan dan Ketertiban Bidang Trantibum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Herry Djumhana menyampaikan, penertiban bangunan liar berbentuk ruko itu dilakukan karena berdiri diatas tanah negara. 

"Tanah ini punya negara, dan kami ingin memperlebar untuk kebutuhan irigasi petani. Karena milik negara maka harus diperuntukkan kepada masyarakat, bukan dikuasai perorangan," ujarnya.

Herry mengatakan, pembongkaran dua bangunan liar ini bagian dari upaya program pemerintah membantu mewujudkan swasembada pangan, salah satunya dengan memfungsikan saluran irigasi di wilayah hilir.

Ia menambahkan, selama ini di wilayah hilir mengalami kekurangan air, sehingga pemerintah ingin memanfaatkan lahan itu untuk diperluas sebagai kebutuhan irigasi persawahan.

Dia mengungkapkan, penertiban dua bangunan liar permanen tersebut, berarti sudah 42 unit bangunan sepanjang saluran irigasi induk dalam Cipager (saluran irigasi sungai kedungpaneh).

"Sejak 2003 lalu, kami melayangkan surat. Isinya untuk menertibkankan sendiri. Tapi pada kenyataannya pemilik tidak memperhatikan isi surat itu," terangnya.

Menurutnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat sendiri sudah melayangkan surat kepada pemilik bangunan, namun tidak direspon. Akhirnya pemerintah provinsi menyerahkan kepada Satpol PP untuk menegakkan aturan.

“Dalam penegakkan perda ini, kami tetap melakukan langkah-langkah humanis. Sebelumnya pernah melakukan mediasi dengan pihak bersangkutan, setelah itu melakukan teguran dan peringatan," terangnya.

Sementara itu Kasi Sungai Danau Rawa dan Pantai UPTD SDA Jawa Barat, Enjang Kuswaya menuturkan, penertiban bangunan liar itu dalam rangka mengembalikan fungsi irigasi yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Rencana ke depan mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Saluran irigasi ini untuk persawahan. Jadi, kami ingin jalannya penertiban tidak terhambat,” ujarnya

(wiw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up