JawaPos Radar

Kota Malang Kesulitan Air Bersih

06/12/2017, 14:46 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Air Bersih
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto. (Fiska Tanjung/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Polemik retribusi pemanfaatan sumberdaya air antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tak kunjung menemui titik terang. Akibatnya, pelanggan yang terkena imbas.

Berbagai keluhan warga soal layanan aliran air yang tak menentu terus bermunculan. Padahal sebagai pelanggan, warga memiliki hak mendapatkan aliran air atas biaya yang dibayarkan. Seperti beberapa waktu terakhir, keluhan soal aliran air kembali dirasakan warga.

Misalnya di kawasan Jalan Tawangmangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Aliran air PDAM tidak lancar sejak Kamis (30/11) lalu. Meskipun sempat menyala pada Sabtu (2/12) malam, air kembali macet hingga Selasa (5/12).

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan bahwa pihak pemerintah terus mengupayakan agar polemik segera usai. Dia menyesalkan kondisi layanan yang dikeluhkan warga.

"Ada pertemuan lanjutan untuk membahas penyelesaian polemik ini di Wendit. Yang hadir dari Asisten Pemkot Malang, tetapi saya belum dapat laporan hasilnya," ujar Wasto kepada JawaPos.com, Rabu (6/12).

Sesuai dengan persetujuan atau komitmen sebelumnya, untuk penentuan kontribusi tarif atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air secara regulasi merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Makanya waktu itu konsensus, sepakat bahwa penentuan rupiahnya ditetapkan oleh institusi yang berwenang. Tim yang ada di Kementerian PUPR," terang Wasto.

Wasto menjelaskan, yang memfasilitasi pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Dia berharap pihak kementerian juga segera memberi kepastian soal solusi retribusi air tersebut. "Semoga segera ketemu kesepakatan tarif. Sementara yang dibicarakan soal Sumber Wendit dan fokus ke tarif," ungkapnya.

Meski demikan, ada pokok-pokok bahasan lain yang diarahkan mengacu pada regulasi pusat soal sumber daya alam. Selama ini, PDAM Kota Malang membayar Rp 80 per meter kubik air pada kabupaten. Tarif tersebut dirasa terlalu rendah. Pemkab Malang lantas mengajukan tarif sebesar Rp 620 per meter kubik, dan PDAM Kota Malang menawarnya menjadi Rp 120 per meter kubik.

Namun, belum ada kesepakatan soal harga tersebut. Selama ini, PDAM Kota Malang menggunakan beberapa sumber di Kabupaten Malang. Antara lain Sumber Wendit, Pakis, Sumber Pitu, dan Karangploso untuk suplai air bersih.

Sempat muncul kabar jika selisih harga terlalu besar dari kemampuan Pemkot Malang, maka pembiayaan akan disubsidi dari dana transfer ke daerah. Yakni, dana alokasi umum (DAU). Namun, Wasto enggan berspekulasi soal kemungkinan tersebut. "Saya nggak tahu, nanti kami ikuti saja dulu seperti apa prosesnya," terang Wasto.

Terkait munculnya wacana desakan dari DPRD Kabupaten Malang pada Pemkab Malang untuk mengelola sendiri Sumber Wendit dan tidak lagi dibagi dengan Pemkot Malang, Wasto juga menolak berkomentar. "Saya nggak berani mengomentari itu. Kan itu pihak kabupaten. Kalau bagi kami, hubungan antarpemerintahan ini tidak bisa dihindari. Mesti ada urusan-urusan tertentu yang harus disinergikan dan terkait," pungkas Wasto.

(fis/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up