alexametrics
Polemik Relokasi Pasar Sentral ke NMM

Pedagang Tuding Pemkot Terima Suap, Wali Kota Makassar Geram

6 November 2018, 15:41:09 WIB

JawaPos.com– Pedagang Pasar Sentral Makassar resmi menggugat pemkot dan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), Selasa (6.11). Penyebabnya, mereka merasa harga pembangunan lods di New Makassar Mall (NMM) terlalu tinggi. Di sisi lain, pemkot dan pengembang buru-buru merelokasi pedagang.

Pedagang menutut agar kedua pihak mengganti kerugian sebesar Rp 1,8 triliun. Ketua tim kuasa hukum pedagang, Erwin Kallo mengatakan, pedagang dirugikan dengan harga pembelian lods yang sangat mahal. Untuk setiap lodsnya, pedagang dibebankan pembayaran harga sebesar Rp 100 juta dengan 8 tahun cicilan.

“Pasar yang kayak begitu harganya begitu. Anda sehat ? Satu-satunya alasan rasional kenapa harga terlalu tinggi karena suapnya yang terlalu banyak. Kami menduga ada oknum-oknum di legislatif, pemkot, bahkan mungkin aparat keamanan (ikut bermain). Pantas mereka tidak ada yang mau bicara,” kritik Erwin usai melayangkan gugatan ke PN Makassar, Selasa (6/11).

Erwin menjelaskan, subtansi persoalan ini karena adanya selisih harga yang begitu jauh. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Sulsel, harga per lods diusulkan sebesar Rp 33 juta. Namun kenyataannya, harga itu dinaikkan oleh pihak pengembang dan disetujui oleh Pemkot Makassar menjadi Rp 90 hingga Rp 100 juta per lods. 

Erwin menggambarkan jika keuntungan yang didapat pengembang idealnya hanya berkisar 20 persen. Namun karena harga yang membengkak, pengembang bisa mendapatkan keuntungan hingga 200 persen. 

“Saya kira MTIR ini juga korban. Korban pemerasan. Alasan mendasarnya kenapa sampai harga itu tinggi, karena suap, mark-up dan korupsi terlalu tinggi. Sehingga mereka menaikkan harga dan itu dibebankan ke pedagang,” tambahnya.

Menurutnya terdapat kondisi yang menguntungkan sejumlah pihak setelah harga itu ditetapkan. Erwin mendesak, Pemkot dan pengembang mengaji ulang harga-harga tiap lods di NMM.

Wali Kota Makaassar Mohammad Ramdhan Pomanto geram menyikapi tudingan tersebut. “Kalau soal tudingan itu jangan sampai saya tuntut balik itu. Harusnya dia bisa buktikan kalau menuding-menuding begitu,” tegasnya dikonfirmasi terpisah. 

Lelaki yang akrab disapa Danny itu menambahkan, pihaknya selama ini berupaya untuk memfasilitasi, mewadahi pedagang dengan pengembang. Menurutnya, harga Rp 33 juta yang diusulkan BPKP itu tidak masuk akal. “Lihat dasarnya. Harga itu belum masuk pemasaran, belum harga umum, belum yang lain-lain,” imbuhnya.

Saking geramnya, Danny menantang bila polemik tersebut diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tapi hati-hati kalau tudingan-tudingan ini tidak benar. Saya bisa tuntut balik. Itu namanya penyebar fitnah. Yang jelas kami sudah menetapkan harga begitu,” pungkas Danny.

Editor : Dida Tenola

Reporter : (rul/JPC)

Pedagang Tuding Pemkot Terima Suap, Wali Kota Makassar Geram