alexametrics

Kemendagri Desak Posisi Wagub Segera Diisi, Begini Tanggapan Anies

6 November 2018, 07:35:23 WIB

JawaPos.com – Posisi wakil gubernur DKI Jakarta telah kosong selama lebih dari 2 bulan, setelah ditinggal Sandiaga Uno maju sebagai cawapres. Lamanya kekosongan itu menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri.

Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun Prasetio Edi Marsudi mendapatkan surat dari Kemendagri agar segera bisa mengisi kekosongan tersebut.

Menenggapi hal itu, Anies menyatakan telah membangun komunikasi untuk kedua partai pengusung dapat segera memberikan nama calon. Bahkan, Anies mengakui sudah mengirim surat resmi juga kepada Gerindra dan PKS.

“Soal wagub kami memang belum bercerita, tapi 19 Oktober yang lalu Pemprov sudah mengirim surat kepada partai pengusung. Sebelum ada surat dari Pak Dirjen datang, kami sudah mengirimkan ke partai,” tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Walau sudah mengirim surat ke partai pengusung, Anies mengakui bahwa dirinya masih belum membalas surat dari Kemendagri. Maka, saat itu pun dia berjanji akan secepatnya menjawab surat tersebut.

“Kalau nggak ada pengumuman itu kami juga nggak umumkan sudah kirim surat. Kenapa? Ya ini prosedur administrasi saja berkirim surat, cuma kami menjelaskan untuk menyampaikan ke publik jauh sebelum diingatkan kami sudah bertindak,” terangnya.

Dalam surat yang dikirim Kemendagri disertakan juga mengenai putusa Presiden Joko Widodo Nomor 166/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur DKI Jakarta Masa Jabatan 2017-2022.

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyatakan telah bersurat agar Anies dan Pras dapat segera mengisi kekosongan kursi DKI 2 tersebut. Meskipun sebelumnya disampikan tak ada batasan waktu untuk pengisian posisi wakil gubernur.

Namun Sumarsono melihat pentingnya jabatan itu segera diisi. Karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan dengan dinamika yang tinggi.

Dalam surat tersebut diketahui ada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 176 ayat (1) UU itu ditegaskan dalam hal wakil gubernur berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Kemudian Pasal 176 ayat (4) menyebutkan pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Surat ini diketahui dikirimkan sejak Jumat (2/11). Dorongan ini diketahui ada karena kosongnya kursi Wagub DKI 27 Agustus 2018. Saat itu, mantan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatannya untuk bersaing di Pilpres 2019.

Editor : Erna Martiyanti

Reporter : (rgm/JPC)

Kemendagri Desak Posisi Wagub Segera Diisi, Begini Tanggapan Anies