alexametrics

Disnaker Jabar Sarankan Buruh Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

6 Oktober 2020, 18:09:23 WIB

JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyarankan kepada serikat buruh agar melakukan judicial review apabila merasa keberatan atas poin-poin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. Judicial review dinilai lebih tepat dan elok dibanding melakukan mogok kerja dan unjuk rasa di lapangan yang memiliki risiko lebih besar, terlebih saat ini dalam masa pandemi Covid-19.

”Saran kami konsolidasi saja. Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat ini unjuk rasa izinnya tidak dikeluarkan polisi dan undang-undang sudah ditetapkan DPR,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi, seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (6/10).

Selain itu, lanjut Taufik, pihaknya juga meminta kepada serikat buruh untuk melakukan konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa terkait disahkannya UU Cipta Kerja.

”Jadi di Provinsi Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah mengimbau jangan mogok dan unjuk rasa karena risikonya besar,” ujar Taufik.

Dia menjelaskan, alasan pihaknya mengimbau buruh untuk menolak unjuk rasa dan mogok. Yakni apakah para buruh sudah mengetahui secara detil isi UU Cipta Kerja. Narasi bahwa UU Cipta Kerja merugikan para pekerja atau buruh tidak boleh ditelan bulat-bulat.

”Kalau kaata Ibu Menaker, sebetulnya tuntuntan buruh sudah masuk diakomodir ke UU walaupun kami belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya kerja kontrak atau outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada,” sebut Taufik.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh, lanjut dia, dikhawatirkan rentan menjadi klaster persebaran Covid-19. Pihaknya menilai risiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.

”Lalu yang ketiga risiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang bukan pekerja bakal terkena dampak,” terang Taufik.

Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jabar tidak bisa berbuat banyak menerima keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR bersama pemerintah. ”Kami tidak punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak undang-undang. Sehingga ya itu tadi, kami saran kan lakukan judicial review. Menurut kami, itu bentuk win-win solution,” ucap Taufik.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads