JawaPos Radar

Anggota DPRD Kota Malang Menilai PAW dan Diskresi Melanggar Aturan

06/09/2018, 14:49 WIB | Editor: Dida Tenola
Anggota DPRD Kota Malang Menilai PAW dan Diskresi Melanggar Aturan
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Subur Triono (Fiska Tanjung/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com- Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Subur Triono meminta pergantian antar waktu (PAW) dan diskresi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dikaji ulang. Menurut subur, dua keputusan itu melanggar tata tertib (tatib) dewan.

Subur merupakan satu diantara lima orang anggota DPRD Malang yang tersisa. Dia ikut dalam rapat pembahasan APBD-P tahun 2015 lalu. Namun uang pokok pikiran (pokir) yang diterima, dikembalikan oleh Subur. "Saya sepakat DPRD maupun Pemkot Malang segera berjalan normal. Tapi harus dikaji secara aturan," ujarnya kepada JawaPos.com saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Kota Malang, Kamis (6/9). 

Subur memaparkan, proses PAW yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat sama saja dengan menafikan tatib dewan. "Tata tertib dewan itu pengejawantahan UU MD3. Sepengetahuan saya, PAW di dalam tatib itu berlaku bagi anggota dewan yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Umumnya seperti itu," papar Subur.

Selain PAW, Subur juga kurang setuju dengan keputusan diskresi yang menyatakan jika rapat pembahasan teteap bisa dilakukan oleh lima anggota tersisa. "Kami belum tahu dasar hukum diskresi. Menurut saya (diskresi) menafikkan tatib, kan kuorumnya 2/3 (dari total jumlah anggota dewan). Berarti kan tidak berbicara itu," jelasnya.

Jika PAW dan diskresi tetap dijalankan, Subur khawatir dengan legalitas serta keabsahan produk-produk yang akan dikeluarkan DPRD Kota Malang. "Makanya kami lihat secara tertulisnya. Dasarnya apa, buat seperti itu," lanjut Subur.

Subur berharap ada kajian lebih lanjut sebelum keputusan itu dilaksanakan. "Menurut saya, harus sesuai tatib dan Undang-undang yang berlaku. Harus ada dasarnya yang jelas dari Kemendagri. Misalnya, keputusan menteri atau gubernur, itu kuat," sambungnya.

Menurutnya, kajian itu akan menjadi bumerang jika terjadi apa-apa kedepannya. "Kalau ada gugatan atau tuntutan (dari hasil pembahasan) misalnya. Artinya tidak ingin berdampak buruk kedepannya. Tapi kalau mau tanggung jawab ya its okay," pungkasnya.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up