alexametrics

Tancap Gas Persiapkan Pilkada

Hitung Ulang Kebutuhan Dana
6 Juni 2020, 12:36:26 WIB

JawaPos.com – Pelaksanaan pilkada serentak 2020, termasuk di Gresik, resmi diputuskan pada 9 Desember. Kepastian itu terungkap dalam rapat koordinasi online Kemendagri yang diikuti Pemkab Gresik, KPU, dan Bawaslu Gresik, Jumat (5/6). Pihak penyelenggara di tingkat daerah pun tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

”Betul, sudah diputuskan Kemendagri pada 9 Desember. Salah satu pertimbangan utama adalah menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan,” kata Wabup Gresik M. Qosim setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Kalau pilkada terlalu lama diundur, jelas Qosim, dikhawatirkan pelaksanaan program pemerintah tersendat. Mulai program pembangunan, ekonomi, hingga pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang mungkin pemulihannya lama. ”Nanti seluruh tahapan diwajibkan memenuhi protokol kesehatan,” ujar mantan kepala dinas pendidikan itu.

Kewajiban pemenuhan standar protokol kesehatan tersebut tentu juga akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran. Pada APBD 2020, telah dialokasikan dana hibah kepada KPU Gresik sebesar Rp 61,1 miliar dan Bawaslu Gresik Rp 14 miliar. Karena terdampak pandemi Covid-19, tahapan pilkada dihentikan. Hingga kini, dana tersebut baru terserap sekitar 40 persen di tiap-tiap lembaga.

”Masih dihitung kembali oleh pihak penyelenggara, apakah anggaran tersebut sudah cukup atau tidak kalau menyesuaikan protokol kesehatan,” ungkap Qosim.

Ketua Bawaslu Gresik M. Imron Rosyadi mengatakan, kebutuhan anggaran pilkada nanti bisa berubah. Ada sebagian kegiatan yang bisa diminimalkan. Antara lain, berbagai persiapan yang berhubungan dengan pengumpulan massa, keamanan, dan tahap sosialisasi. ”Konsep awal, kegiatan seperti itu dilaksanakan secara online sehingga bisa menekan biaya,” jelasnya.

Namun, lanjut Imron, potensi penambahan anggaran justru ada pada penerapan protokol kesehatan. Misalnya, seluruh petugas nanti diwajibkan untuk menjalani rapid test. Selain itu, para petugas di lapangan membutuhkan alat pelindung diri (APD). ”Semua kebutuhan masih dihitung. Setelah selesai, diajukan kepada pemkab. Senin nanti (8/6) diharapkan rampung, mengingat berbagai tahap persiapan akan kembali dilaksanakan,” tutur dia.

KPU Gresik bersiap kembali mengaktifkan badan ad hoc mulai 15 Juni. Beberapa kegiatan mendesak untuk segera dilakukan. Antara lain, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang dijadwalkan selesai pada 5 Juli. Sedangkan tahapan selanjutnya direncanakan 26 Oktober. ”Mulai pendaftaran, penetapan calon, masa kampanye, hingga pemungutan suara nanti pada 9 Desember itu,” ujar Ketua KPU Gresik Akhmad Roni.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada satu pun kandidat di pilkada Gresik yang telah mengantongi rekomendasi dari DPP parpol masing-masing. Hanya, satu-satunya yang mendapat persetujuan dari DPP PKB sebagai bakal calon adalah M. Qosim. Artinya, persetujuan itu selangkah lagi menjadi acuan rekomendasi. Sedangkan parpol lain masih menunggu kepastian dari DPP.

Di DPRD Gresik, PKB adalah satu-satunya partai yang bisa mengajukan pasangan calon tanpa koalisi dengan parpol lain. Sebab, parpol pimpinan Muhaimin Iskandar itu meraih 13 kursi di dewan. Capaian itu naik lima kursi jika dibandingkan dengan hasil Pileg 2014. Sedangkan perolehan kursi enam parpol lain, yakni Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, dan PPP, di bawah 10. Karena itu, untuk dapat mengusung pasangan calon bupati-wakil bupati, partai-partai itu harus berkoalisi.

Editor : Edy Pramana

Reporter : ARM



Close Ads