alexametrics

Sesalkan Munculnya Materi Khilafah Pada Ujian Fiqih di Kediri

5 Desember 2019, 02:47:39 WIB

JawaPos.com-Ada yang mengejutkan pada soal penilaian akhir semester (PAS) tingkat tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri Utara.

Pada mata pelajaran fiqih kelas XII/IPA-IPS-Bahasa-Agama yang dilaksanakan kemarin (4/12), terdapat soal ujian bermuatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan khilafah.

Hal ini menuai protes dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kabupaten Kediri.

Dalam siaran persnya, Sekretaris LPBH NU Kabupaten Kediri Taufiq Dwi Kusuma menilai bahwa soal yang diujikan kepada siswa mengandung aroma indoktrinasi.

LPBH NU Kabupaten Kediri mendesak kepada Kementerian Agama wilayah Kediri Utara yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk untuk merevisi soal tersebut. Selain itu, Taufiq meminta adanya koreksi pelajaran sehari-hari yang berkaitan dengan khilafah.

Munculnya soal ujian ini kali pertama diketahui dari adanya laporan wali murid. Pada lembar pertama, terdapat tujuh soal tentang khilafah yang saling berkaitan. Dari sana, imbuh Taufiq, muncul nuansa penggiringan opini tentang penting dan perlunya khilafah.

Menurut Taufiq, hal ini sangat berbahaya. Sebab, HTI telah dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU -30.AHA.01.08.2017. Aturan tersebut berisi tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih sangat menyesalkan munculnya insiden di wilayah kerja Kediri Utara tersebut. ”Ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tidak hanya reaktif. Tetapi juga konstruktif, berkelanjutan, dan terukur,” ucap Hikmah dalam siaran pers yang diterima Jawa Pos.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih (tengah) bersama siswi SMAN 5 Taruna Brawijaya, Kediri.

Mantan Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat Jawa Timur itu menambahkan bahwa munculnya soal khilfah ini merupakan indikator sangat jelas bahwa bibit radikalisme masih sangat subur. Terutama dalam tubuh aparatur sipil negara.

”Termasuk di antaranya para pendidik. Kami menagih janji dan komitmen Pak Mentri Agama yang konon akan sangat ekstrategas terkait masalah ini,” tegas Hikmah.

Politisi PKB itu menuturkan bahwa harus ada desain program yang baik dan terstuktur dalam penanganan kasus intoleransi di SMA dan sederajat. Memang, tambahnya, kondisinya sudah sangat menakutkan. Apalagi saat ini anak-anak mudah terpapar virus radikalisme dari media sosial.

Dan yang paling penting adalah harus ada edukasi. Selain anak-anak, orang-orang dewasa juga wajib mendapatkan pendidikan tentang bibit-bibit radikalisme.

”Kita tidak boleh abai. Harus clear dan clean. Siapa yang membina dan mengajar. Juga yang tak kalah penting adalah harus adanya perhatian yang detail tentang kelembagaan rohis di sekolah,” katanya.

Editor : Ainur Rohman



Close Ads