JawaPos Radar

Tekan Peredaran Narkoba, Pemkot Solo Data Ulang Indekos

05/12/2017, 16:43 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Indekos
Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo saat pemeriksaan di PT Brataco, Selasa (5/12). (Ari Purnomo/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo akan melakukan pendataan ulang indekos dan rumah kontrakan. Pasalnya, masih banyak indekos maupun rumah kontrakan yang belum masuk dalam data pemerintah. Di samping itu, pendataan juga ditujukan untuk mempersempit peredaran narkoba di Kota Solo.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo. "Kami sudah kumpulkan RT dan RW. Kami minta untuk melakukan pendataan warga juga. Jadi setiap ada warga baru yang mengontrak atau indekos bisa diketahui identitasnya," terang Rudy kepada JawaPos.com di sela pemeriksaan terhadap toko bahan obat dan apotek, Selasa (5/12).

Berkaca dari pengalaman terbongkarnya pabrik pil Paracetamol Caffein Carsidropol (PCC), ternyata ketua RT mengaku tidak mengenali warga yang mengontrak di Jalan Setia Budi Nomor 66, Solo. Bahkan Ketua RT Joko Rudianto mengaku tidak pernah melihat sosok yang menghuni rumah milik Siti tersebut.

Maka dari itu, Rudy tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Pasalnya, keberadaan pabrik pil PCC di pinggir jalan itu sudah cukup mengkhawatirkan. "Mereka berada di pinggir jalan. Ini merupakan keberanian yang luar biasa, sangat berani. Kami juga pastikan ini tidak akan terulang kembali," tandas Rudy.

Rudy juga meminta agar aturan tamu menginap harap lapor diberlakukan kembali. Ini juga sebagai bentuk upaya mengantisipasi adanya tamu-tamu mencurigakan. "Jadi aturan itu supaya diberlakukan lagi," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Solo Tuty Orbawati mengatakan, selama ini pemkot sudah memberlakukan sejumlah aturan atau regulasi terkait pendirian usaha kos-kosan. "Setiap yang punya kos harus mengantongi yang namanya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 (1) UU nomor 10 tahun 2009 tengat Kepariwisataan," urai Tuty.

TDUP wajib dimiliki oleh pengusaha dengan minimal 10 kamar kos yang disewakan. Ditanya mengenai jumlah kos yang ada di Kota Solo, menurut Tuty jumlahnya sangat banyak. Bahkan mencapai ribuan kos. "Jumlah ini tersebar di sejumlah titik di lima kecamatan yang ada di Solo," beber Tuty.

(apl/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up