JawaPos Radar

Rapat Lima Anggota DPRD Kota Malang Tersisa Akan Didampingi Pemprov

05/09/2018, 17:35 WIB | Editor: Dida Tenola
Rapat Lima Anggota DPRD Kota Malang Tersisa Akan Didampingi Pemprov
Plt Wali Kota Malang Sutiaji (Fiska Tanjung/ JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan turut andil dalam rapat pembahasan APBD di Kota Malang. Mereka akan menjadi pendamping para anggota dewan yang saat  ini hanya tersisa lima orang saja.

"Dalam proses-proses pembahasan nanti, (pemerintah) provinsi akan hadir ke sini. Mereka selalu mendampingi, termasuk pusat," ujar Plt Wali Kota Malang Sutiaji, Rabu (5/9).

Saat ini memang ada beberapa agenda mendesak yang harus segera dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Seperti APBD induk, PAK 2018, dan APBD Perubahan. "APBD induk, Kebijakan Umum APBD (KUA)-nya sudah dilakukan. Untuk PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2018, KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)-nya juga sudah dilakukan," katanya.

Pada rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan nanti, lanjut Sutiaji, Pemprov dan Pusat akan mendampingi. "Ketika ada pembahasan paripurna, terkait pelemparan APBD Perubahan, KUA nya kan sudah, Provinsi dan Pusat akan datang. Terkait APBD Perubahan, September harus sudah selesai," terang Wali Kota Malang terpilih periode 2018-2023 itu.

Sutiaji menyampaikan, nantinya sekretaris dewan (sekwan) akan bertugas menjadi badan musyawarah (banmus). Berdasarkan peraturan daerah, ketika pembahasan berkaitan dengan APBD tetap harus dikonsultasikan kepada Provinsi yang menjadi tangan panjang pusat.

Dengan keterlibatan anggota dewan yang hanya berjumlah lima orang, Sutiaji mengatakan, perana pemerintah Pusat untuk mengawasi jalannya pembahasan menjadi penting. "Makanya nanti ada keterlibatan pusat untuk mengawasi bagaimana benar-benar yang namanya APBD ini ada keberpihakan atau tidak. Artinya itu nanti akan diawasi Provinsi atau Pusat, dari Kementrian," terangnya.

Sebenarnya ada satu agenda yang harus dilaksanakan oleh dewan, yakni sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Namun menurut Sutiaji, agenda tersebut tidak terlalu berpengaruh. "Satu pembahasan yang sudah disampaikan tapi belum sempat dilempar ke DPR itu adalah LKPJ. Tapi ketika 30 hari tidak ditanggapi, maka tidak ada perubahan,” sambung Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan, jika kondisi saat ini tidak akan mempengaruhi pelantikan Wali Kota Malang yang dijadwalkan pada 24 September mendatang. "Pelantikan terus lanjut. Tidak mengganggu proses pelantikan, karena digelar di Surabaya," pungkasnya. 

 

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up