alexametrics

Paylater Diharamkan MUI Jatim karena Riba

5 Agustus 2022, 20:10:38 WIB

JawaPos.com–Pasca ijtima ulama yang pada akhir Juli, paylater resmi diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Jumat (5/8), MUI Jatim menjelaskan bahwa paylater sebenarnya tidak diharamkan bila memenuhi beberapa hal.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan menjelaskan, paylater merupakan layanan kredit digital. Bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah melakukan kerja sama.

”Kami tidak mempermasalahkan paylater sebagai metode tapi yang dibahas adalah akad yang digunakan,” ungkap KH Sholihin Hasan, Jumat (5/8).

Menurut dia, ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Antara lain memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam. Prinsip itu merupakan sesuatu yang positif, selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman.

”Yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Artinya kita tidak alergi terkait perkembangan teknologi namun kita menekankan paylater sebagai metode sah tapi akad yang digunakan harus sesuai dengan syariah,” ujar KH Sholihin Hasan.

Dia menegaskan, sistem paylater haram karena menggunakan akad qard atau utang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga.

”Karena itu paylater hukumnya haram dan akadnya tidak sah. Karena termasuk riba. Jadi akadnya adalah utang pitang yang ada bunga sehingga haram dan tidak sah,” ujar KH Sholihin Hasan.

Namun, paylater diperbolehkan bila digunakan tanpa bunga. Artinya, akad qard atau utang piutang yang digunakan dengan administrasi yang rasional maka diperbolehkan.

”Maksud administrasi yang rasional adalah dalam qard maudhu’-nya adalah menolong sehingga jika ada biaya administrasi tidak masalah,” tegas KH Sholihin Hasan.

Selain itu, sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.

”Sehingga jika akadnya sesuai dengan prinsip syariah boleh, namun jika tidak sesuai maka haram,” terang KH Sholihin Hasan.

Fatwa MUI Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI.

”Kami juga meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam implementasi sistem paylater. Kami meminta masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktik riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah,” ucap KH Sholihin Hasan.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Rafika Rachma Maulidini

Saksikan video menarik berikut ini: