JawaPos Radar

Digugat Rp 25,9 M, Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga Siap Melawan

05/07/2018, 16:39 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Konflik Internal Gerindra
ILUSTRASI: Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga yang juga Eks Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga Diah Sunarsasi melayangkan gugatan atas pelengseran dirinya dari dua posisi disebutkan yang ia jabat sebelumnya. (Istimewa)
Share this

JawaPos.com - Ketua DPC Partai Gerindra Salatiga yang juga Wali Kota setempat Yuliyanto menanggapi santai terkait gugatan kepada dirinya oleh, eks Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Diah Sunarsasi. Menurutnya, itu bagian dari hak warga negara Indonesia.

"Silahkan saja melakukan upaya hukum, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesamaan di hadapan hukum," ujarnya melalui pesan di Whatsapp, Kamis (5/6).

Sebelumnya, Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga yang juga Eks Ketua DPC Partai Gerindra Kota Salatiga Diah Sunarsasi melayangkan gugatan atas pelengseran dirinya dari dua posisi disebutkan yang ia jabat sebelumnya. Diah menilai pengambilalihan tak sesuai prosedur atau mekanisme diatur.

Diah, sebagaimana diketahui posisinya sebagai Ketua DPC Gerindra 2014-2019 digantikan oleh Yuliyanto pada Oktober tahun lalu. Sementara jabatannya selaku Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga periode 2014-2019, diambil alih Riawan Woro Endartiningrum per Senin (4/7) kemarin.

Diah, dikonfirmasi sebelumnya melalui Kuasa Hukumnya, Sofyan, menyebut pengambilalihan kedudukan DPC Partai Gerindra bersifat inkonstitusional dan melanggar ketentuan partai lainnya. Sementara, dilengserkannya Diah dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga disebutkan tanpa melalui komunikasi dengan kliennya. Dimana kemudian diketahui pengambilalihan jabatan atas usulan Yuliyanto.

Yuliyanto dan Woro pun kemudian digugat dan dituntut melakukan upaya ganti rugi materiil sebesar Rp 5,9 miliar dan tuntutan immaterial Rp 20 miliar. 

Disinggung mengenai hal itu, Yuliyanto mengungkap bahwa apa yang dilakukannya selama ini berdasarkan keputusan partai. Termasuk, diposisikannya dirinya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra yang baru per Oktober 2017 kemarin.

"Mengenai SK Kepengurusan yang saya terima itu bukan kehendak saya. Tapi merupakan kewenangan DPP," katanya. Yuliyanto menilai SK dari DPP tersebut sebagai perintah partai yang harus ia jalankan sebaik-baiknya.

"Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, silahkan saja dan kami DPC Gerindra siap menghadapi gugatan tersebut," tandasnya.

(gul/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up