alexametrics

Kampanye di Masjid, Caleg PKS Hanya Diminta Bayar Denda Rp 5 Juta

Tim Hukum akan Laporkan Panwas ke DKPP
5 Maret 2019, 05:05:55 WIB

JawaPos.com – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan menyatakan Ali Mansur bersalah atas dugaan berkampanye di Masjid Asy Sya’ban, Marga Sari, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, pada 20 Desember 2018. Terdakwa adalah calon anggota legislatif DPRD Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Memutuskan, karena terbukti melakukan pelanggaran, terdakwa diputus satu bulan penjara dan denda Rp 5 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim Bambang Setyo dalam ruang sidang Sari, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Selasa (5/3).

Ali mendapat keringanan hukuman dari tuntutan jaksa, yakni tidak dilakukan penahanan terhadap Ali. Tapi, dia tetap diminta membayar denda yang disebutkan.

“Jadi selama dua bulan percobaan, terdakwa tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana,” imbuh Bambang.

Sementara itu, Ali Mansur melalui tim penasihat hukumnya, Bahyat Talhouni, mengatakan pikir-pikir dulu terkait putusan majelis hakim.

“Kami pikir-pikir dulu, sesuai waktu yang diberikan majelis hakim selama tiga hari,” ungkap Bahyat.

Pada waktunya, tim penasihat hukum akan menyampaikan hal yang akan dilakukan. Meski menurut mereka, putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

Seperti adanya kebohongan dari panitia pengawas (panwas) kelurahan dalam audio yang merekam kegiatan di masjid. “Yang berisikan bahwa klien kami tidak ada menyebutkan dia dari partai mana. Tapi Gus Nur (ulama yang mengisi acara safari dakwah) yang menyebutkan,” kata Bahyat.

Tim juga masih akan mendalami putusan hakim yang dianggap mengecewakan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan panwas kelurahan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Laporan pidana murni lantaran memberikan keterangan palsu. Akan kami proses hukum. Agar nantinya bisa dijadikan sebagai pelajaran ke depannya,” pungkas Bahyat.

Sementara itu, Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Wamustofa Hamzah menyatakan, harus membahas vonis hakim PN Balikpapan terhadap Ali Mansur. Pihaknya akan memanfaatkan waktu tiga hari untuk menentukan sikap.

“Seperti diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, kami akan membahas ini. Baik dengan pengawas, kepolisian, maupun jaksa,” ucapnya.

Di luar putusan hakim yang tak menahan Ali Mansur, pria yang akrab disapa Topan itu menyebut kasus ini menjadi warning dan pelajaran bagi peserta pemilu agar tidak melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, dugaan pidana pelanggaran kampanye oleh Ali Mansur dilaporkan Sentra Gakkumdu ke Polres Balikpapan pada 21 Januari. Dalam hasil penyelidikan, kajian, dan klarifikasi kepada terlapor, Sentra Gakkumdu menyimpulkan ada dugaan di mana caleg tersebut telah membagikan kartu nama dirinya sebagai caleg.

Ali juga disebut memperkenalkan diri sebagai seorang caleg di hadapan jamaah safari dakwah. “Yang bersangkutan (Ali Mansur) juga menjanjikan perjuangannya membangun SMK 7 di Balikpapan Barat,” ujar Topan.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : jpg

Copy Editor :

Kampanye di Masjid, Caleg PKS Hanya Diminta Bayar Denda Rp 5 Juta