alexametrics

Apindo Minta Gubernur Jabar Cabut SK Kenaikan Upah Buruh

5 Januari 2022, 06:04:16 WIB

JawaPos.com–DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) minta agar Gubernur Ridwan Kamil mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/KEP.874-Kesra/2022 tentang kenaikan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun pada perusahaan di Jawa Barat.

”Kami minta gubernur mencabut SK tersebut. Kalau tidak, para pengusaha akan melakukan gugatan ke PTUN,” kata Ketua DPP Apindo Jabar Ning Wahyu seperti dilansir dari Antara.

Ning menilai SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas, telah membuat gaduh dan resah kalangan pengusaha, sehingga sangat mengganggu iklim usaha. Menurut dia, kewenangan gubernur dalam penentuan upah, terbatas pada dua hal. Yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 27 ayat 1 yang berisi gubernur wajib menentukan upah minimum propinsi setiap tahun.

”Yang kedua PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 30 ayat 1 yakni gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu, dan seterusnya,” papar Ning Wahyu.

Sedangkan struktur skala upah, lanjut dia, mutlak merupakan kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Hal tersebut diatur dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 pasal 4 poin 4. Yakni penentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan pengusaha berdasar kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku.

”Selain itu, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 pasal 5 yakni struktur dan skala upah ditetapkan pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan,” ucap Ning Wahyu.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara

Saksikan video menarik berikut ini: