JawaPos Radar

Kawal Dana Desa, Polres Malang Gembleng 158 Bhabinkamtibmas

04/11/2017, 17:19 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Dana Desa
158 Anggota Bhabinkamtibmas Polres Malang mendapatkan pembekalan regulasi untuk pengawalan dan pendampingan dana desa, di Aula Agrowisata Kebun Teh Wonosari, Lawang, Sabtu (4/11). (Tika Hapsari/Jawapos.com)
Share this image

JawaPos.com - Polres Malang, Jawa Timur menggembleng 158 Bhabinkamtibmas dalam kegiatan "Asistensi Bhabinkamtibmas dalam Rangka Peningkatan Kemampian Bhabinkamtibmas".

Melalui kegiatan ini, anggota Bhabinkamtibmas Polres Malang dibekali materi mengenai sasaran penggunaan dana desa, implementasi teknis penganggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Para peserta juga dibekali konsep serta standar operasional prosedur Bhabinkamtibmas dalam mengawal dana desa agar tepat sasaran.

"Pelibatan anggota kepolisian dalam pengawalan dana desa wajib diikuti dengan adanya penambahan atau asistensi keterampilan. Terutama soal regulasi, pengetahuan serta perilaku yang baik dalam mengawal distribusi belanja dana desa," kata Wakapolres Malang, Kompol Deky Hermansyah di Aula Agrowisata Kebun Teh Wonosari, Lawang, Sabtu (4/11).

Dalam praktiknya nanti, lanjut Deky, korps baju coklat tidak serta merta memberikan tindakan hukum jika ada pelanggaran. Tindakan hukum merupakan upaya terkahir jika memang jalan lain tidak bisa ditempuh. Misalnya memberikan teguran atau memilih jalur musyawarah.

Ketua Saber Pungli Kabupaten Malang ini menambahkan, peran Bhabinkamtibmas di mulai sejak kegiatan musyawarah dusun, sampai Musrenbang di tingkat desa. Tujuannya untuk penyusunan APBDesa dan RKPDesa.

Proses kegiatan tersebut termasuk dalam tahap perencanaan yang merupakan fase krusial tepat tidaknya pengelolaan dana desa nantinya. "Fase ini anggota masuk. Semoga mereka dengan adanya asistensi berkala seperti ini bisa menjadi wasit yang baik di lapangan saat menghadapi permasalahan," tutur Deky.

Seperti diketahui, pengelolan dana desa semakin banyak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengubah wajah pedesaan di Indonesia secara bertahap.

Selain sentra utamanya berada di pundak pemerintah desa, pihak lain karena adanya aturan turunan lainnya, menjadi bagian di dalamnya. Contohnya, pihak kepolisian yang secara langsung dilibatkan dalam proses pengawalan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Praktiknya, Bhabinkamtibmas di desa bertugas untuk mengawasi dan mendampingi pengelolaan dana desa. Ini karena adanya nota kesepahaman lintas kementerian dan lembaga negara. Seperti baru-baru ini, penandatanganan kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Polri. Sehingga semakin banyak yang terlibat dalam pengawalan dana desa yang tahun ini menyerap APBN sebanyak Rp 60 triliun.

(tik/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up