JawaPos Radar

Kawasan Konservasi Menjanjikan Pariwisata Bernilai Ekonomis

04/09/2018, 19:25 WIB | Editor: Budi Warsito
Kawasan Konservasi Menjanjikan Pariwisata Bernilai Ekonomis
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Yosmeri (tengah) saat sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Kantor DKP Sumbar, Selasa (4/9). (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pemaknaan kawasan konservasi kerap diartikan sempit. Sehingga, muncul ketakutan untuk tidak mengolah laut yang masuk daerah konservasi. Padahal, justru kawasan tersebut bisa dikembangkan, bahkan menjadi destinasi wisata. Namun dengan catatan, tidak merusak kawasan inti.

Hal ini dipaparkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar), Yosmeri dalam sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di perairan Sumbar, di ruang pertemuan Kantor DKP Sumbar, Selasa (4/9).

"Sebaliknya, kawasan konservasi bisa kita jadikan icon wisata yang dapat memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar objek khususnya," kata Yosmeri.

Sumbar sendiri terang Yosmeri, memiliki kawasan konservasi seluas 337.645,95 hektare yang terbagi atas dua pengelolaan. Pertama, Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikelola pusat. Yaitu, Wisata Perairan Laut Pulau Pieh dan laut sekitarnya seluas 39.900 hektare.

Kemudian, 7 kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dikelola oleh Pemda Provinsi. Masing-masing, Suaka Alam Perairan Pesisir Selatan, Taman Pulai Kecil Kota Padang, kawasan konservasi Suaka Alam Perairan Padang Pariaman, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Pariaman. Kawasan konservasi perairan Agam, konservasi pesisir dan palau-pulau kecil Pasaman Barat dan Taman Wisata perairan Selat Bunga Laut Mentawai.

"Semua kawasan konservasi kondisinya baik. Kita terus melakukan pengelolaan dan pengembangan sesuai dasar hukum yang ada. Mulai dari UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP Nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan, Perda Nomor 4 tahun 2012 dan Perda Nomor 2 tahun 2018," kata Yosmeri.

"Untuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah, izinnya juga ada pada gubernur," sambungnya.

Pihaknya mengaku, sudah berupaya mengelola dan mengembangkan kawasan konservasi di Sumbar. Berbagai hal telah dilakukan. Mulai dari memberikan penyadaran masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi untuk kehidupan selanjutnya.

Lalu, memperbaiki biota laut, dengan pembangunan transplantasi terumbu karang, mangrove, cemara laut dan bentuk lainnya yang dianggap bisa menunjang pemanfaatan konservasi.

"Harapan kita, nantinya semakin banyak lahir lembaga swasdaya masyarakat yang menggelar ragam kegiatan. Seperti gerakan bersih pantai, peduli pesisir, peduli penyu, terumbu karang dan sebagainya," bebernya.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up