JawaPos Radar

41 Anggota DPRD Korupsi Masal, Pembangunan Malang Terancam Lumpuh

04/09/2018, 12:24 WIB | Editor: Dida Tenola
41 Anggota DPRD Korupsi Masal, Pembangunan Malang Terancam Lumpuh
Ilustrasi korupsi (Dokumen JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Usai penetapan 41 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap APBD-P tahun anggaran 2015, tiga agenda pemerintahan terancam batal. Agenda tersebut harus segera dibahas. Jika tidak, pembangunan Kota Malang terancam lumpuh.

Plt Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, ketiga agenda penting itu seharusnya dibahas oleh dewan dengan eksekutif. "APBD induk yang Kebijakan Umum APBD (KUA)-nya sudah (dibahas). Tinggal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan APBD Perubahan. Total ada tiga agenda," jelasnya, Selasa (4/9).

Sebenarnya ada satu lagi agenda yang harus dibahas oleh anggota dewan, yakni Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Seharusnya agenda itu dijadwalkan pada Senin (3/9) kemarin. Namun Sutiaji meyampaikan bahwa hal itu tidak terlalu berpengaruh. "LKPJ sudah dilempar (dari eksekutif ke dewan). Ketika (sudah) dilempar dan 31 hari tidak ada reaksi, berarti sudah jalan. Artinya tidak berpengaruh dengan LKPJ," tambahnya.

Dia melanjutkan, LKPJ sifatnya laporan keterangan. Sutiaji mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kelanjutan roda pemerintahan. "Saya sudah sampaikan, termasuk KUA-PPAS juga sudah kami sampaikan. Tapi untuk LKPJ tidak berpengaruh," lanjutnya.

Seperti diberitakan, sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap APBD-P tahun anggaran 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus itu turut menyeret Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton yang telah divonis Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Jika ditambah dengan 19 tersangka yang sedang menjalani persidangan, total sudah ada 41 anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka. Praktis saat ini hanya tersisa 5 anggota dewan di Kota Apel tersebut. Yakni Abdurrahman (PKB), Priyatmoko Oetomo (PDIP), Tutuk Hariyani (PDIP), Subur Triyono (PAN), dan Nirma Cris Desinidya (Hanura).

(fis/ce1/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up