JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kirim Surat Terbuka, Jokowi Diminta Jangan Ragu Cabut Remisi Susrama

04 Februari 2019, 16:04:59 WIB
Kirim Surat Terbuka, Jokowi Dimita Jangan Ragu Cabut Remisi Susrama
Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis menunjukkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Isinya meminta Jokowi agar segera mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama. (Aryo Mahendro/ JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com- Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa remisi terhadap I Nyoman Susrama, otak pembunuhan jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, bisa dicabut. Jokowi juga sudah memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk segera membatalkan remisi. Kini masyarakat, pakar hukum, dan jurnalis berharap Jokowi segera memenuhi janjinya.

Jawa Pos, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya, dan lembaga Human Rights Law Studies (HRLS) Universitas Airlangga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Surabaya Menolak Remisi Pembunuh Jurnalis telah mengirim surat terbuka untuk Jokowi. Isinya, mencabut remisi Susrama. Mereka juga menuntut agar semua kasus kekerasan terhadap jurnalis bisa diungkap. Serta menolak praktik impunitas.

Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran Abdul Rokhim menegaskan, surat itu adalah bentuk aspirasi masyarakat atas wujud ketidakadilan berupa pemberian remisi bagi Susrama.

"Kami sudah ketemu pak Jokowi langsung dan mengatakan bahwa remisi itu tidak tepat. Harus dicabut. Karena berhubungan dengan rasa ketidakadilan dan aspirasi masyarakat. Surat terbuka itu adalah aspirasi masyarakat," tegas Rokhim, Senin (4/2).

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa Jokowi harus segera mencabut remisi Susrama. Salah satunya adalah penolakan publik. Publik menilai bahwa Susrama tidak memenuhi syarat untuk mendapat remisi hukuman. Perbuatannya sudah direncanakan dengan matang.

Sebagai Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran, dirinya mendukung langsung upaya pencabutan remisi untuk Susrama. Supaya dunia jurnalistik tidak menjadi alat bagi pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri.

"Artinya proses itu segera dipercepat. Segera dicabut (remisinya). Sudah jelas masyarakat tidak setuju dan publik menolak. Jadi, jangan diomongkan saja. Segera lakukan," tambah alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut.

Sementara itu, Direktur LBH Surabaya Wachid Habibullah menjelaskan, Jokowi bisa langsung mencabut remisi tersebut. Pencabutannya bebas dari intervensi dari lembaga atau menterinya sekalipun.

Sebab, remisi yang termuat dalam Kepres 174 tahun 1999 itu adalah produk beschikking. Sehingga berdasarkan asas hukum administrasi, Jokowi dapat langsung melakukan apapun atas keputusan dalam produk hukum itu. Jokowi sendiri yang menerbitkan dan menandatangani remisi itu, bukan Menkum HAM

"Jadi, terkait aspek hukum, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Karena diterbitkan dan ditandatangani langsung, tidak akan ada implikasi apapun. Termasuk dari bawahannya," jelas Wachid.

Senada dengan itu, Peneliti HRLS Unair Herlambang Wiratraman mengatakan, keputusan presiden adalah komitmen politik. Dia mencontohkan, kasus pencabutan remisi pernah terjadi di Indonesia pada era Wamenkumham Denny Indrayana.

"Jadi, Jokowi nggak perlu ragu. Kami akan tetap berada di belakang kekuatan kebijakan yang lebih adil umtuk kebebasan pers maupun demokrasi di republik ini," kata Herlambang.

Editor           : Dida Tenola
Reporter      : Aryo Mahendro

Alur Cerita Berita

Jalan Belakang Dapat Surat Pengampunan 04 Februari 2019, 16:04:59 WIB
Puluhan Jurnalis di Malang Jalan Mundur 04 Februari 2019, 16:04:59 WIB
Yasonna: Bukan Grasi, tapi Remisi Perubahan 04 Februari 2019, 16:04:59 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up