alexametrics

Soal Perda LGBT, DPRD Sumbar Nyinyir ke Pemprov

3 Desember 2018, 18:12:42 WIB

JawaPos.com – Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kian mengancam generasi Sumatera Barat (Sumbar). Sehingga diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang betul-betul dapat menjadi payung hukum pemerintah dalam menindak perilaku menyimpang itu. Apalagi, Pemprov Sumbar sudah lama mewacanakan Perda tersebut.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan Perda tentang Ketahanan Keluarga yang di dalamnya mencakup strategi menangkal gerakan LGBT. Menurutnya, Perda itu lebih masuk akal ketimbang merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, sebagaimana yang diusulkan banyak pihak.

“Rancangan perdanya sedang digodok. Tahun depan sudah rampung,” kata Irwan dalam Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis lalu (29/11).

Namun, pihak DPRD Sumbar menyangkal pernyataan tersebut. gubernur tidak tahu informasi yang sebenarnya. Pasalnya, Ranperda tentang Ketahanan Keluarga telah ditetapkan menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD, Selasa sore (27/11), atau dua sehari sebelum Gubernur menyatakan hal tersebut.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, ketidak tahuan gubernur atas Perda yang sudah dan belum disahkan adalah bentuk kelalaian komunikasi Biro Hukum Setdaprov Sumbar. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru.

“Nanti dibilang pula kami (DPRD) tuli sosial karena belum merampungkan Ranperda yang mendesak. Perda Ketahanan Keluarga itu sudah diterbitkan,” kata Hidayat saat dikonfirmasi Jawapos.com, Senin (3/12).

Beredar informasi, Perda Ketahanan Keluarga akan dijadikan regulasi mengatasi LGBT. Namun, hal itu tidaklah tepat.

“Betul Perda Ketahanan Keluarga dapat mencegah tumbuh kembangnya LGBT. Melalui penguatan nilai agama, nilai adat dan moral yang ada di tengah keluarga. Tapi, Perda ini bukan aturan utama yang direncanakan mengatasi untuk mengatasi LGBT,” katanya.

Menurut politisi Gerindra itu, Perda Ketahanan Keluarga belum mengatur secara spesifik dan kongkret tentang cara mengatasi penyakit seks menyimpang. “Rencananya, untuk mengatasi LGBT adalah merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat,” imbuhnya.

Terkait merevisi Perda maksiat itu, Komisi V DPRD Sumbar sudah berkali-kali nyinyir ke pemprov. Mereka meminta agar Rancangan revisi Perda itu diserahkan pemprov ke DPRD. Namun sampai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk tahun 2019 ditetapkan pada pertengahan November lalu, hal tersebut tak kunjung terealisasi.

“Karena tak kunjung diserahkan, kami dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar revisi Perda maksiat menjadi Perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD. Sudah kami sampaikan pada pimpinan dan sedang proses,” kata Hidayat.

Menurutnya, ada tiga hal substansi yang akan dimasukkan dalam revisi Perda maksiat nantinya. Pertama, soal pencegahan yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan dan semua unsur terkait.

Kedua, bicara rehabilitasi. Dimana, negara juga mesti memfasilitasi tempat-tempat rehab pelaku seks menyimpang. Ketiga, tentunnya berhubungan dengan penindakan. Namun, penindakan yang nantinya akan dilakukan oleh Satpol PP akan bersifat preventif.

“Ini tanggung jawab bersama dan harus dikerjakan bersama pula,” pungkasnya.

Editor : Dida Tenola

Reporter : (rcc/JPC)

Soal Perda LGBT, DPRD Sumbar Nyinyir ke Pemprov