alexametrics
Sigi

Dalih Pemprov Kaltim Ketika Lobang Bekas Galian Tambang Makan Korban

Jaminan Reklamasi Diduga Tak Mencukupi
3 Desember 2018, 17:49:10 WIB

JawaPos.com – Bekas galian tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan mencapai 632 lubang. Semua belum ditutup alias tidak direklamasi. Ada dugaan jaminan reklamasi (jamrek) yang dibayarkan oleh perusahaan belum mencukupi untuk kebutuhan reklamasi.

Perusahan tambang wajib membayar jamrek kepada pemerintah sebelum melakukan eksplorasi.

Jamrek akan dikembalikan kepada perusahaan setelah proses produksi tambang berhenti. Juga, perusahaan bertanggung jawab menggunakannya untuk reklamasi bekas galian tambang.

Dalih Pemprov Kaltim Ketika Lobang Bekas Galian Tambang Makan Korban
Lokasi bekas galian tambang yang memakan korban. (WAHYU ZANUAR BUSTOMI/ JAWA POS)

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengungkap, pada pertengahan 2017 setidaknya 60 persen dari total 1.444 izin usaha pertambangan di Kaltim menunggak pembayaran jamrek. “Tapi, mereka sudah bisa melakukan produksi tambang. Padahal jelas, izin produksi tambang bisa dikeluarkan setelah mereka membayar jamrek terlebih dahulu,” ungkap Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang kepada Jawa Pos.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa izin penambangan terbit ketika jamrek belum dibayar? Ditambah lagi, pemerintah sepertinya melakukan pembiaran kepada perusahan tambang yang tidak menutup lubang-lubang bekas galian tersebut. Pembiaran itu jelas melanggar peraturan. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2018, perusahaan yang memegang izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi setelah melakukan eksplorasi.

Yang lebih menyakitkan, pembiaran itu mengakibatkan nyawa puluhan anak melayang. Jatam mencatat, hingga saat ini sudah ada 32 korban tewas di bekas galian tambang. Mayoritas korban masih berusia 6-15 tahun. “Banyak anak yang main di bekas galian tambang. Herannya, di sana tidak ada tanda larangan,” kata Rupang. Mayoritas korban tewas tenggelam di bekas galian yang kini berubah layaknya telaga.

Bekas galian yang sudah merenggut puluhan nyawa itu berada di empat kabupaten/kota di Kaltim. Yakni, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda. Dari empat tempat tersebut, yang menelan korban paling banyak adalah bekas galian tambang di Samarinda. Jatam mencatat, ada 19 korban jiwa di ibu kota Kaltim tersebut.

Menurut Rupang, hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan dan dugaan permainan dalam penerbitan izin tambang. Hampir ratusan tambang tersebut menyalahi aturan. Sebagian besar lokasi tambang tidak jauh dari permukiman maupun tempat aktivitas warga.

Padahal jelas, papar dia, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, jarak lokasi tambang tidak boleh kurang dari 500 meter dari permukiman dan tempat aktivitas warga. “Namun, nyatanya, tambang di sekitar permukiman sudah menjadi hal yang lumrah di Kaltim,” tutur dia.

Praktisi hukum Universitas Mulawarman Haris Retno Susmiyati berpendapat senada dengan Jatam. Menurut dia, permasalahan bekas galian tambang tidak bisa terlepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Pemerintah juga dianggap menutup mata akan permasalahan tersebut. Padahal, puluhan anak telah menjadi korban.

Retno menegaskan, pemerintah tidak seharusnya menganggap remeh permasalahan itu. “Ini sudah darurat,” ucap dia. Karena itu, pemerintah harus bertindak. Jika tetap dibiarkan, ratusan bekas galian tersebut akan merenggut nyawa lagi.

Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi tak mau pihaknya disalahkan. Menurut dia, penyebab banyaknya bekas galian tambang yang dibiarkan itu adalah tidak adanya keseriusan dari perusahaan untuk melakukan reklamasi. “Perusahaan malas mengamankan nyawa anak orang,” kilahnya.

Meski begitu, Hadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengoreksi kondisi yang ada. Sebab, korban yang meninggal sudah puluhan. “Tapi, kalau tanya kenapa sampai 32 korban, coba itu tanyakan ke gubernur yang lama,” katanya.

Ditegaskan, Pemprov Kaltim saat ini berkonsentrasi untuk meminta keterangan dinas ESDM terkait dengan kabar banyaknya perusahaan tambang yang menunggak pembayaran jamrek. Pimpinan institusi tersebut akan dipanggil untuk menjelaskan semua itu. Pemanggilan tersebut juga dilakukan untuk menyelidiki alasan perusahaan tidak menutup bekas galian tambang. Sebab, selama ini perusahaan berdalih bahwa warga meminta bekas galian tidak ditutup lantaran membutuhkannya. “Ini akan kami selidiki. Kami juga akan minta pertanggungjawaban perusahan tambang,” katanya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (omy/c11/fim)

Dalih Pemprov Kaltim Ketika Lobang Bekas Galian Tambang Makan Korban