JawaPos Radar

Pasca-OTT KPK, PN Medan akan Punya Pimpinan Baru

03/09/2018, 19:55 WIB | Editor: Budi Warsito
Pasca-OTT KPK, PN Medan akan Punya Pimpinan Baru
Ilustrasi Pengadilan Negeri (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Djaniko Girsang akan dilantik oleh Mahkamah Agung RI untuk menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/9). Hal itu diungkapkan Humas Pengadilan Negeri Medan, Djamaluddin.

Djaniko akan menggantikan posisi Marsudin Nainggolan yang sempat ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Namun, Marsudin dibebaskan karena tidak terbukti bersalah.

"MA menjadwalkan pelantikan dan sertijab pada hari Rabu," kata Djamaluddin, Senin (3/9).

OTT yang dilakukan KPK, membuat Marsuddin pun gagal promosi jabatan menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Dia malah ditarik ke Mahkamah Agung.

Djamal pun menegaskan, kalau soal penggantian Ketua PN Medan itu sudah ada jauh hari sebelum OTT KPK. "Jadi tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu yah," ujarnya.

Sementara itu, jabatan Wakil Ketua PN Medan yang dijabat Wahyu Prasetyo Wibowo digantikan oleh Abdul Aziz. Pelantikan dan sertijabnya akan dilakukan setelah pelantikan Ketua PN Medan.

Untuk diketahui, KPK menangkap para petinggi PN Medan, Selasa (28/8) kemarin. Ada enam orang yang ditangkap dari Pengadilan Negeri Medan. Mereka adalah Marsudin Nainggolan selaku Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo selaku Wakil Ketua PN Medan, Sontan Marauke Sinaga selaku Hakim Ad hoc di PN Medan dan Merry Purba selaku Hakim di PN Medan.

Kemudian, Dua Panitera PN Medan, masing-masing bernama Oloan Sirait dan Elfandi. ‎KPK juga mencokok Tamin Sukardi. Merry Purba selaku hakim yang menyidangkan Tamin Sukardi bersama Wahyu sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia diduga menerima suap untuk meringankan hukuman Tamin. Selain Merry, Helman, Panitera Pengganti juga menjadi tersangka.

Selain itu KPK juga menetapkan Tamin menjadi tersangka. Begitu pun dengan Hadi Setiawan (belum ditangkap) yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut total commitment fee dari Tamin yang diserahkan ke Merry yaitu SGD 280 ribu. Pemberian itu diduga agar Merry mempengaruhi putusan perkara yang menjerat Tamin.

"Hakim MP (Merry Purba) yang merupakan salah satu anggota majelis hakim menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut," ucap Agus.

Merry dan Helpandi selaku pihak yang diduga penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara, Tamin dan Hadi selaku pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

(pra/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up