alexametrics

Listrik Perpustakaan Soeman HS Diputus, Sekdaprov Nilai OPD Lalai

3 Januari 2019, 18:40:55 WIB

JawaPos.com – PLN telah memutuskan aliran listrik Perpustakaan Daerah Soeman HS Pekanbaru, Riau, beberapa hari lalu. Sebab, gedung yang bersebelahan dengan kantor Gubernur Riau itu belum membayar listrik selama 2 bulan.

Pemutusan listrik ini membuat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, kecewa. Ia menilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau telah lalai.

“Kalau kita di internal sudah menegaskan jangan lalai, jangan lalai. Karena listrik itu beban tetap, tentu itu prioritas. Jadi seluruh angggaran bisa digeser kalau itu kebutuhan listrik karena prioritas. Tapi semua harus sesuai time tablenya,” katanya, Kamis (3/1).

Listrik Perpustakaan Soeman HS Diputus, Sekdaprov Nilai OPD Lalai
Pustaka Soeman HS Pekanbaru, Riau, tampak gelap gulita karena PLN telah memutuskan aliran listrik ke pustaka ini sejak Sabtu (29/12) lalu. (Virda Elisya/JawaPos.com)

Dengan pemutusan listrik, operasional perpustakaan menjadi terkendala. Hijazi menilai, ini sebagai kelemahan Kepala OPD Rahima Erna dalam menyelesaikan permasalahan.

“Mungkin sisi kelemahan kawan-kawan yang ada unsur kelalaian dalam persoalan ini,” sebutnya.

Hijazi memahami mengapa PLN memutuskan aliran listrik. Tentunya, ada aturan di internal perusahaan BUMN itu. Sehingga, harus dilakukan pemutusan.

Namun, ia mempertanyakan kenapa OPD tak berkoordinasi dengan BPKAD. “Kalau sesama pemerintah pasti bayar, karena listrik ini beban tetap,” kata dia.

Sementara itu, sebelumnya OPD sempat mengeluhkan pemutusan listrik disebabkan persoalan administrasi di mana tiadanya APBD perubahan 2018. Hijazi pun bingung. “Administrasi apa? Mohon maaf, yang seperti ini banyak. Disnaker juga seperti itu, tapi bisa. Melapor dia,” ketusnya.

Tak adanya APBD-P kata dia, tidak menjadi alasan menunggaknya tagihan listrik. Sebab, tagihan listrik adalah prioritas dalam penganggaran. “Tinggal komunikasinya saja yang penting. Termasuk komunikasi OPD dengan BPKAD. Kalau ada yang kurang, surati. Apa susahnya komunikasi, media komunikasi semua ada,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Syahrial Abdi menuturkan, sebetulnya tidak ada alasan bagi OPD untuk tidak membayarkan tagihan listrik. Karena itu merupakan urusan masing-masing di OPD. “Kalau kami tidak ada urusan, yang jelas kita sudah membayarkan 100 persen anggaran yang di OPD,” kata dia.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (ica/JPC)

Listrik Perpustakaan Soeman HS Diputus, Sekdaprov Nilai OPD Lalai