JawaPos Radar

Kasus Dugaan Korupsi

Mantan Anak Buah Nur Mahmudi Ismail Mendadak Menghilang

02/09/2018, 16:05 WIB | Editor: Imam Solehudin
Nur Mahmudi Ismail
Ilustrasi Korupsi. Selain menetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka, Polres Depok menetapkan status serupa kepada Harry Prihanto. Harry adalah Mantan Sekda Kota Depok. (Dok.JawaPos)
Share this image

JawaPos.com - Tak hanya mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, kasus dugaan korupsi Jalan Nangka juga menjerat Harry Prihanto. Harry adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok pada 2015-2017.

Bersama mantan atasannya, Harry yang notabene masih tercatat sebagai PNS di Lingkungan Pemkot Depok, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Sumber Radar Depok (Jawa Pos Grup) di lingkungan Pemkot menyebut Harry belakangan tak pernah terlihat. Semenjak jadi tersangka, Harry diketahui absen. Saat ini, pria berkaca mata tersebut berstatus sebagai Staf Ahli Wali Kota.

"Pak Harry beberapa hari ini juga belum terlihat,” kata ASN Depok berambut kelimis itu dilansir Radar Depok, Minggu (2/9).

“Terakhir lihat Senin di minggu ini, sekarang udah gak lihat lagi,” sambung dia.

Terpisah, Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan, Harry Prihanto masih ASN di Pemkot Depok. Dia mengatakan kalau pihaknya bakal me-nonjob-kan yang bersangkutan, jika penyidikannya selesai dan telah mendekati proses persidangan.

"Dan tidak bisa langsung (di-nonjob-kan). Tapi harus melalui rapat Badan Pertimbangan, Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok terlebih dahulu, ” kata Walikota Depok Mohammad Idris.

Ini dimaksudkan agar pegawai tersebut dapat fokus menghadapi permasalahan hukum. Pihaknya, akan terus memantau perkembangan proses hukum dan penyidikan yang tebgah berlangsung di Polres Depok.

Sedangkan untuk mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang masih menjadi ASN di BPPT, diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya.

Idris mengaku masalah pembebasan lahan untuk Jalan Raya Nangka, yang programnya dilakukan sejak tahun 2013 dan berlanjut tahun 2016, sudah dia hentikan sejak tahun anggaran 2017 lalu.

“Lanjutan kegiatan di situ saya stop pada 2017 karena sedang dalam penyelidikan dugaan korupsi oleh Polres Depok,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota (BKPSDM) Depok, Supian Suri menyebut, Harry yang kini menjabat staf ahli pemerintah Kota Depok.

Menurutnya, belum ada landasan pihaknya untuk memberhentikan Harry walaupun sudah menyandang status tersangka. Pasalnya, dalam PP no 11 tahun 2017, PNS bisa diberhentikan jika berstatus tersangka dan ditahan. “Pada kondisi ini kami belum ada landasan untuk memberhentikan,” ungkap dia di Depok, Jumat (31/8).

Pemkot Depok, Lanjut Supian akan memberikan pendampingan hukum. Sedangkan untuk membahas status jabayan Harry, pihaknya akan melakukan rapat dengsn Baperjakat yang dipimpin oleh Sekda Hardiono. “Pekan depan kami akan menggelar rapat. Dari hasil rapat inilah yang digunakan keputusan oleh wali kota,” tegasnya.

Mengenai langkah hukum, akan diserahkan pada bagian hukum. Mengenai materi pendamping pihaknya tidak dapat menjelaskan. “Itu ada pada ranah di bagian hukum. Kalau kami lebih pada kerangka mengenai status jabatan beliau sebagai staf ahli,” pungkasnya.

(mam/jpg/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up