JawaPos Radar

Ribuan Pegawai Non PNS Desak Pemerintah Revisi UU ASN

02/05/2018, 20:50 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Ribuan Pegawai Non PNS Desak Pemerintah Revisi UU ASN
Ribuan pegawai non PNS gelar aksi di KemenPANRB (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sebanyak 3.500 Pegawai Non PNS yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menggelar unjuk rasa di Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Mereka menuntut Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara.

Ketua KNASN Mariani mengatakan pekerja pelayan publik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status, penghasilan dan perlindungan BPJS.

"Sehingga, kami meminta agar ada keadilan untuk diangkat menjadi pegawai tetap negara PNS dan ada payung hukum melalui Revisi UU ASN," katanya, Rabu (2/5).

Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo setahun yang lalu. Surpres ini memerintahkan tiga menteri untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga menteri ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sebagai leading sector, Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan HAM.

Namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut dari menteri PAN-RB termasuk belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN. Seharusnya, dengan dikeluarkannya Surpres oleh Presiden Jokowi, MenpanRB wajib menjalankan dengan melakukan pembahasan dengan DPR RI. Untuk itu, KN ASN mendesak agar revisi UU ASN berkeadilan dapat disahkan pada 2018.

(srs/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up