alexametrics

Ratusan Pengusaha Seluler Kepung DPRD Sulsel

Protes Kebijakan Registrasi SIM Card
2 April 2018, 14:56:25 WIB

JawaPos.com – Ratusan pengusaha seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengepung kantor DPRD Sulsel, Senin (2/4) siang.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa, menolak aturan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang membatasi penggunaan 1 nomor induk kependudukan (NIK) hanya bisa digunakan untuk 3 SIM Card.

Ketua DPD KNCI Sulsel, Syarif mengungkapkan, aturan pembatasan 1 NIK untuk 3 kartu seluler secara signifikan mengakibatkan kerugian bagi outlet-outlet seluler yang tersebar di berbagai lokasi. Pembatasan tersebut dinilai mampu mematikan pendapatan seluruh outlet-outlet seluler.

Pengunjuk Rasa
Selain membentangkan spanduk, pengunjuk rasa juga menggunakan pengeras suara dalam aksinya (Sahrul Ramadan/JawaPos.com)

“Dengan pembatasan outlet ini, dipastikan dalam beberapa bulan ke depan, outlet akan tutup dan tergusur dari pasar perdagangan seluler di Indonesia. Diasumsikan, sekitar jutaan jiwa masyarakat yang bergantung pada usaha outlet seluler akan menganggur dan kehilangan sumber penghidupannya,” kata Syarif di sela-sela unjuk rasa, di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Pemberlakuan aturan itu menurutnya juga akan berdampak besar bagi seluruh konsumen. Syarif mencontohkan, masyarakat di wilayah pedesaan akan kehilangan akses terdekat untuk berberlanja pulsa maupun kartu karena apabila aturan tersebut diberlakukan secara sepihak, maka outlet-outlet di lokasi terdekat akan hilang dan tergusur.

“Artinya masyarakat akan pergi ke kota yang terdapat jaringan seperti gerai operator atau modern channel, yang berarti biaya untuk mendapatkan telekomunikasi seperti pulsa dan kartu akan semakin mahal. Pasar seluler tentunya akan dikuasai oleh segelintir pemodal besar dalam penyediaan itu,” tegasnya.

Kondisi tersebutlah yang kemudian membuat 300 pengujuk rasa yang tergabung dalam KNCI ini menuntut pemerintah agar menghapuskan aturan pembatasan 1 NIK dengan 3 SIM card. Pemerintah juga dituntut untuk menjamin keamanan data dari masyarakat.

“Menkominfo harusnya bertanggungjawab karena telah membohongi outlet melalui keputusan Dirjen PPI yang disampaikan secara terbuka dihadapan seluruh stakeholder komunikasi tahun 2017 lalu. Presiden juga harus turun tangan menyelesaikan dan memenuhi permintaan kami,” tegasnya.

Selain melakukan orasi secara bergantian, mereka juga membentangkan spanduk sebagai bentuk penolakan atas aturan tersebut. Karena belum direspon, ratusan pengunjuk rasa kemudian kembali mengepung kantor Grapari Makassar, Jalan Ap Pettarani. Di sana tuntutan mereka direspon pihak manajemen Grapari.

“Tanggapan ini, kami upayakan akan membantu untuk menyampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo,” singkat Manager Brand Grapari Makassar, Andi Reza.

Editor : Sari Hardiyanto

Reporter : (rul/JPC)

Ratusan Pengusaha Seluler Kepung DPRD Sulsel