alexametrics

Pedagang Aceh Minta Kominfo Revisi Kebijakan Registrasi Sim Card

2 April 2018, 19:07:00 WIB

JawaPos.com – Ratusan pedagang seluler seluruh Aceh yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakikan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Senin (2/4).

Dalam orasinya, mereka menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) merevisi aturan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pedangan outlet seluruh Aceh berkumpul di sini menuntut Kominfo menghapuskan aturan batasan satu NIK untuk tiga nomor sim card,” kata Koordinator Komunitas Outlet Banda Aceh Raya (Kobar) Zainuddin kepada wartawan.

Pedagang Aceh Minta Kominfo Revisi Kebijakan Registrasi Sim Card
Koordinator Komunitas Outlet Banda Aceh Raya (Kobar) Zainuddin dan ara pedagang yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakikan Rakyat Aceh (Murti Ali Lingga/JawaPos.com)

Menurut Zainuddin, diberlakuannya aturan itu telah berdampak buruk terhadap para pedagang kartu seluler yang membuka outlet. Ia pun menyebut, dampak dari aturan itu, sedikitnya 3 ribu kios di seluruh Aceh telah tutup dan gulung tikar.

“Ini berdampak pada hilangannya mata pencarian ribuan masyarakat seluruh Aceh. Tentunya ini merupakan bencana bagi rakyat Aceh. Akan terjadi pengangguran besar,” ungkap Zainuddin.

Dia menjelaskan, adanya peraturan atau kebijakan itu akan membuat adanya lonjakan harga jual internet yang semakin mahal. Selain itu, masyarakat dan konsumen juga kesulitan memperoleh kuota internet yang selama ini mudah dijangkau.

“Kalau mungkin selama ini membeli kuota internet dengan mudah di pinggir jalan. Tapi ke depan, dengan diberlakukannya aturan ini maka kuota internet akan susah dicari dan harga akan melambung tinggi,” ujarnya.

Zainuddin menambahkan, aksi penolakan ini pun gelar serentak di 30 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Ia menilai, selain harga kuota makin mahal dan susah diperoleh, juga akan terjadi penyempitan ruang ekonomi dan bisnis bagi masyarakat Indonesia khususnya di Aceh.

“Kami harapkan, melalui DPRA dan Gubernur Aceh untuk meneruskan permintaan kami ke kementerian terkait dan Presiden. Tolong, tolong, kami diperhatikan,” tambahnya.

Zainuddin menuturkan, pihaknya tidak menolak aturan yang mewajibkan setiap kartu sim untuk didaftarkan menggunakan NIK. Bahkan mendukung kebijakan itu demi terciptanya keamanan tertib pendataan.

“Yang kita tolak adalah pemberlakuan pembatasan satu NIK untuk tiga nomor Sim Card. Karena ini berpotensi dan membuat usaha-usaha outlet tradisional gulung tikar,” tegasnya.

Sebelumnya, Kominfo telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Editor : Budi Warsito

Reporter : (mal/JPC)



Close Ads
Pedagang Aceh Minta Kominfo Revisi Kebijakan Registrasi Sim Card