JawaPos Radar

Program Sertifikasi PRONA di BPN Marak Pungli

02/01/2018, 16:10 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Ombudsman Sumbar
Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Program sertifikasi yang digencarkan Pemerintah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Barat masih diwarnai aksi pungutan liar (pungli).

Berdasarkan catatan Ombudsman Perwakilan Sumbar, setidaknya 7 laporan terkait pungli Prona didapatkan dari masyarakat sepanjang 2017.

Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyampaikan pungutan pengurusan sertifikat Prona tersebut bukan dilakukan oleh oknum BPN, melainkan pegawai jajaran Pemerintahan Nagari/Desa itu sendiri. Konon, oknum di nagari memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, dengan mengenakan biaya penerbitan administrasi penunjuk batas dan pengukuran di tingkat nagari.

Padahal, penunjukan batas dan pengukuran awal bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. "Karena masyarakat tidak tahu, maka meminta pertolongan ke nagari/desa. Ini yang dimanfaatkan oleh pegawai di nagari. Sebenarnya, biaya yang dikenakan pada Prona hanya materai untuk administrasi, paling-paling hanya Rp 60 ribu," ujarnya Selasa (2/1).

Praktek di lapangan dan dari laporan sejumlah warga, banyak petugas nagari yang mengenakan tarif mencapai Rp 2 juta untuk biaya ukur awal, penunjukan batas hingga membuat patok.

"Padahal biaya prona itu hanya untuk administrasi. Paling ditambah pengeluaran masyarakat untuk membuat patok sendiri. Jadi masih banyak yang pungli," paparnya.

Adel menjelaskan, meski pemerintah nagari tidak memiliki dasar untuk melakukan pungutan dalam membantu pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Akan tetapi, mereka berani mengeluarkan Peraturan Nagari (Perna) yang membolehkan pungutan dimaksud.

“Perna-perna seperti itu harus ditinjau dan dibatalkan oleh pemerintah daerah atau kecamatan karena berlawanan dengan aturan pemerintah yang lebih tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adel menambahkan, 7 pengaduan masyarakat terkait pungutan pengurusan sertifikat Prona yang masuk ke meja Ombudsman. Seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi pada jajaran nagari untuk mengembalikan uang pungutan.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up