alexametrics

Pemkot Jogjakarta Terbitkan KTP untuk Warga Transgender

1 September 2021, 17:38:05 WIB

JawaPos.com–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta menerbitkan KTP elektronik untuk dua warga dari kelompok marjinal yaitu transgender setelah memastikan data kependudukan yang disampaikan valid dan tunggal.

”Kami bekerja sama dengan komunitas yang menaungi mereka. Sebenarnya ada delapan data yang dikirim, tetapi satu warga meninggal dunia dan baru dua pemohon yang datanya memenuhi syarat saat diverifikasi,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta Bram Prasetyo seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Rabu (1/9).

Sebelum menerbitkan KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung kepada pemohon. Hal itu untuk memastikan kebenaran data dengan mengundang komunitas tempat mereka bernaung, pendamping, hingga pengurus RT dan RW di tempat domisili.

”Karena seluruh data dapat dibuktikan kebenarannya, penerbitan KTP elektronik untuk dua transgender tersebut juga tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 30 menit usai data dinyatakan tunggal, KTP sudah diterbitkan,” tutur Bram Prasetyo.

Di dalam KTP, Bram menegaskan, jenis kelamin tetap akan ditulis sesuai jenis kelamin awal atau sesuai kodratnya. Kecuali sudah ada keputusan dari pengadilan terkait penggantian kelamin.

”Untuk foto di KTP, mereka bisa berfoto dengan gaya rambut panjang atau mengenakan riasan wajah sekalipun,” ucap Bram Prasetyo.

Selain menerbitkan KTP elektronik, juga diterbitkan KK baru untuk warga tersebut. Keduanya masuk dalam KK pengampu atau penanggung jawab di komunitasnya.

Tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogjakarta juga sudah menerbitkan satu KTP elektronik untuk transgender. Sehingga, total sudah ada tiga KTP elektronik yang diterbitkan untuk kelompok marjinal tersebut.

Bram mengatakan, warga transgender yang mengakses layanan KTP elektronik di Kota Jogjakarta tersebut biasanya bukan merupakan warga Kota Jogjakarta, tetapi sudah berdomisili cukup lama di Jogjakarta dan berasimilasi dengan warga sekitar. Selain untuk kelompok transgender, layanan administrasi kependudukan bagi kelompok marjinal juga diberikan kepada warga disabilitas hingga lanjut usia.

Permohonan administrasi kependudukan untuk kelompok marjinal, lanjut Bram mengalami kenaikan selama program vaksinasi Covid-19 berjalan karena warga membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga data vaksinasi dapat terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.

Editor : Latu Ratri Mubyarsah

Reporter : Antara




Close Ads