JawaPos Radar

Mendagri Pikirkan Aturan Baru Pelantikan Kepala Daerah

01/08/2018, 16:24 WIB | Editor: Sofyan Cahyono
Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Fisca Tanjung/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memikirkan aturan baru pelantikan kepala daerah. Karena untuk saat ini, kepala daerah terpilih tetap bisa dilantik meski sedang menjalani masa tahanan.

"Aturan undang-undangnya, sebelum mempunyai aturan hukum tetap bisa dilantik. Saya sedang memikirkan itu," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Malang, Rabu (1/8).

Jika seorang kepala daerah terpilih sedang menjalani penahanan, dimungkinkan yang dilantik adalah wakilnya dulu. "Kepala daerahnya (dilantik) menunggu ada keputusan hukum tetap. Kalau dia (terbukti) salah, langsung diganti. Kalau tidak salah, nanti dilantik," ungkapnya.

Tjahjo menceritakan, dulu sempat ada kepala daerah yang dilantik di dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Karena kepala daerah terpilih itu tengah menjalani masa tahanan. "Zaman dulu ada kepala daerah dilantiknya di LP. Kan nggak enak rasanya," lanjutnya.

Dalam Undang-undang menyebutkan, seseorang tidak bisa dilantik kalau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. "Apakah dia sampai tingkat kasasi, banding. Kalau belum, tidak etis kalau lantik di LP," tukas politikus PDIP itu.

Jika memang hal itu terjadi, yang terpenting yakni dengan melantik wakilnya terlebih dahulu. Selanjutnya baru mencari jalan keluar yang terbaik.

(fis/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up