alexametrics

DPRD DKI Jakarta Sebut Pemindahan Ibu Kota Perlu Pendalaman

1 Mei 2019, 10:43:08 WIB

JawaPos.com – Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta dianggap massih belum ada urgensinya. Pasalnya alasan yang digunakan seperti karena faktor kemacetan, bencana alam atau kepadatan penduduk dianggap tidak relevan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Suhaimi mengatakan, pemindahan ibukota harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Karena merupakan program besar. “Saya kira perlu pendalaman. Saya pikir perlu dipertimbangkan dari berbagai sisinya, tetapi pemerataan oembangunan harus,” kata Suhaimi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (30/4).

Meski begitu, Suhaimi mendukung adanya pemerataan pembangunan. Sehingga tidak hanya terpusat di Jakarta. Dengan demikian, perpindahan penduduk dari desa ke kota bisa ditekan, karena di daerah asalnya roda ekonomi juga berjalan.

“Kalau ada pemerataan pembangunan tidak semua pergi ke kota kan tidak semua ke Jakarta, Surabaya, Bandung karena di sana roda ekonominya berjalan,” jelasnya.

Terkait solusi banjir, kata Suhaimi, tidak semata-mata akan selesai jika ibu kota dipindahkan. Sebab, banjir di Jakarta karena adanya air kiriman dari Bogor. Maka air tersebut yang seharusnya ditanggulangi agar tidak mengakibatkan banjir.

Termasuk soal kemacetan langkah paling efektif menurut Suhaimi dengan pemerataan pembangunan. “Kemacetan kan karena banyaknya orang, banyaknya kendaraan, makanya pemerataan pembangunan itu justru yang penting,” katanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menilai pemindahan ibukota tidak akan semata-mata membuat Jakarta akan bebas macet. Namun, memang bisa menekannya tingkat keparahannya supaya tidak seperti sekarang.

Oleh sebab itu, dia mendukung pemindahan ibukota. Disejumlah negara maju juga pusat pemerintahan dan pusat bisnis dilakukan pemisahan.

“Solusi (macet) dalam arti tuntas nggak juga sih, tapi pasti bisa mengurangi pertumbuhan penduduk. Di beberapa negara maju ibukota dan pusat ekonomi udah berbeda,” kata Nainggolan.

Namun, apabila rencana ini direalisasikan, Nainggolan meminta agar diiringi dengan regulasi yang kuat. Karena pemindahan ibukota tidak akan selesai dalam waktu singkat, sekalipun Presiden Joko Widodo terpilih menjabat di periode kedua diyakini tida bisa menyelesaikan pemindahan ibukota hanya dalam waktu 5 tahun ke depan.

Maka dengan regulasi itulah yang bisa memastikan pemindahan ibukota akan tetap dilanjutkan, meskipun terjadi pergeseran kepemimpinan.

“Harus dibuatkan ruang yang permanen jadi apa yang digagas presiden sekarang kalaupun nggak beres di presiden sekarang hendaknya harus bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya,” tegasnya.

IBU KOTA NEGARA: Menurut Presiden Jokowi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain bukan untuk kepentingan satu dua tahun ke depan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Sebelumnya, Pemerintah mulai merealisasikan rencana memindahkan ibu kota negara. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindah ibukota ke luar pulau Jawa.

“Dalam ratas tadi diputuskan, presiden memindahkan Ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden.

Pemilihan pindah ke luar Jawa merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut ditolak Jokowi.

Pria yang akrab disapa Bambroj itu menambahkan, kondisi Jakarta sebagai ibukota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya.

“96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk,” imbuhnya. Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbasar di dunia, Indonesia perlu ibukota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city.

Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun pusat perekonomian tetap di Jakarta.

Soal lokasi ibu kota baru, Bambroj belum mau menyebutkan. Hanya saja, berdasarkan kajiannya, ada sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan. Yakni lokasi strategis antara barat-timur untuk merepresentasikan keadilan, ada lahan yang luas milik pemerintah/BUMN, bebas bencana alam, tersedia air dan bebas pencemaran lingkungan.

“Juga harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin minimumkan potensi konflik sosial. Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,” kata dia.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads