alexametrics

Bangun Bodetabek Dinilai Lebih Menguntungkan Daripada Memindah Ibu Kota

1 Mei 2019, 11:48:27 WIB

JawaPos.com – Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju pulau lain di luar Jawa, membuat banyak pihak menanyakannya. Apakah, urgensi dari pemindahan ibu kota perlu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, dalam memindahkan pusat negara membutuhkan anggaran yang cukup besar dan waktu yang panjang.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga mengatakan pemindahan ibu kota tidak ada urgensinya. Alasan macet, banjir dan pertumbuhan pendidikan bukan alasan kuat merealisasikan rencana itu. Ketiga masalah itu dianggap masih bisa diselesaikan dengan tanpa memindahkan ibu kota.

Salah satunya dengan pemerataan pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Nirwono menilai sejauh ini wilayah tersebut pembangunannya sangat timpang dengan Jakarta. Akibatnya pergerakan warga ke ibukota tidak bisa ditekan.

“Urgensi pemindahan ibukota belum menjadi pilihan utama lebih baik kita membenahi kota Bodetabek itu akan lebih terjadi pemerataan pembangunan,” ucap Nirwono saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (30/4).

Bahkan menurutnya, pemindahan ibukota hanya akan memboroskan uang negara. Mengingat pemerintah daerah Bodetabek sudah mendapat anggaran Rp 571 triliun untuk pembangunan sampai 2030. Pemanfaatan dana itu dianggap lebih bijak, dibanding memindahkan ibukota.

“Iya (pemborosan) kalau tadi alasannya banjir, macet karena urbanisasi ternyata secara umum tidak relevan sebenarnya,” pungkas Nirwono.

Ilustrasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. (Dok JawaPos.com)

Sebelumnya, Pemerintah mulai merealisasikan rencana memindahkan ibu kota negara. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindah ibukota ke luar pulau Jawa.

“Dalam ratas tadi diputuskan, presiden memindahkan Ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden.

Pemilihan pindah ke luar Jawa merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut ditolak Jokowi.

Pria yang akrab disapa Bambroj itu menambahkan, kondisi Jakarta sebagai ibukota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya.

“96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk,” imbuhnya. Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbasar di dunia, Indonesia perlu ibukota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city.

Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun pusat perekonomian tetap di Jakarta.

Soal lokasi ibu kota baru, Bambroj belum mau menyebutkan. Hanya saja, berdasarkan kajiannya, ada sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan. Yakni lokasi strategis antara barat-timur untuk merepresentasikan keadilan, ada lahan yang luas milik pemerintah/BUMN, bebas bencana alam, tersedia air dan bebas pencemaran lingkungan.

“Juga harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin minimumkan potensi konflik sosial. Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang,” kata dia.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads