alexametrics

Kasus Alih Fungsi Hutan, Polda Sumut Garap 11 Perusahaan Lainnya

1 Februari 2019, 18:50:17 WIB

JawaPos.com – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) saat ini tengah menyasar perusahaan-perusahaan lainnya yang terlibat kasus alih fungsi hutan. Selain PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM), ada 11 perusahaan lainnya yang tengah ditangani.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, saat ini Polda Sumut sedang menangani 12 kasus alih fungsi hutan yang melibatkan 12 perusahaan. Termasuk PT Anugerah Langkat Makmur (ALAM) yang dikelola oleh Musa Idishah alias Dodi, Adik Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) yang kini menjadi tersangka.

Dari 12 kasus, enam kasus berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Salah satunya yang sudah lengkap yakni PT ALAM. “Sisanya masih kita lakukan penyelidikan mendalam,”ujar Tatan, Jumat (1/2).

“Kebetulan PT ALAM ini yang lengkap datanya. Makanya itu yang kita kerjakan duluan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, sebelum menindak, polisi juga sudah melakukan penyelidikan mendalam. Dan kasus Dodi sudah ditangani dengan proses hukum yang benar.

Tatan juga meminta kepada masyarakat atau aparatur negara yang punya data terkait alih fungsi hutan, bisa melaporkannya ke Polda Sumut. Sehingga mereka akan cepat mengambil tindakan.

“Kita bekerja profesional. Kalau ada informasi, ayo sama-sama kita tertibkan,” tegasnya.

Beberapa kasus yang juga ditangani Polda Sumut antara lain, perubahan wilayah menjadi hutan mangrove di Wilayah Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat seluas 750 hektare. Tersangkanya berinisial S, dan kini kasusnya masuk ke tahap 2.

Di wilayah Labuhanbatu Utara, Polda juga menangani kasus perkebunan sawit ilegal seluas 635 hektar. Tersangkanya berinisial SBD dan kasusnya sudah P21 dan tahap 2.

Di Serdangbedagai, Polda menangani kasus lahan hutan seluas, 63 dan 112 hektar. Beserta beberapa kasus lainnya. “Jadi tidak benar Polda Sumut tebang pilih dalam penanganan perkara alih fungsi hutan. Perusahaan yang melanggar pasti akan kita periksa,” pungkasnya.

Dari penanganan kasus alih fungsi hutan, Polda Sumut menunjukkan tidak ada tebang pilih terhadap perusahaan atau pihak yang terbukti melanggar. Diaman sebelumnya, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) sempat memberikan statemen terkait dengan kasus yang menjerat adiknya.

“Di lokasi sana kan banyak pekebun. Enggak hanya PT ALAM, juga masyarakat. Kalau memang mau diberlakukan secara hukum, meratalah semuanya. Kenapa mesti muncul satu perusahaan saja. Coba tanya ke Dinas Kehutanan saja,” ujar Ijeck kepada awak media, Kamis (1/2).

Editor : Budi Warsito

Reporter : prayugo utomo



Close Ads
Kasus Alih Fungsi Hutan, Polda Sumut Garap 11 Perusahaan Lainnya