alexametrics

Kepala BPKA Ditahan Polisi, ASN Pemkot Makassar Tak Gajian

1 Februari 2018, 08:10:25 WIB

JawaPos.com – Tanggal 1 yang dinanti setiap bulan menjadi harapan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerima gaji. Namun kebahagiaan tanggal 1 itu akan kelam pada Februari ini bagi ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Pasalnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Makassar Erwin Syafruddin Hayya ditahan oleh Polda Sulsel, karena terseret dalam kasus korupsi.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny) mengaku belum bisa menemukan solusi atas kondisi itu. Danny tidak bisa mengangkat pejabat baru untuk menggantikan Erwin. Sebab, undang-undang melarang kepala daerah yang mencalonkan diri dalam pilkada melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Mutasi hanya bisa dilakukan jika ada izin Mendagri.

Saat ini dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2018 seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar belum diasistensi di BPKA. Anggaran tak bisa dicairkan. Kegiatan pemerintahan pun tak bisa berjalan. Danny mengakui tidak bisa berbuat banyak karena semua harus sesuai dengan aturan. “Saya lagi konsultasi ke Kemendgari. Ini lagi menyurat, sudah dikirim,” ungkapnya kemarin (31/1).

Kepala BPKA Ditahan Polisi, ASN Pemkot Makassar Tak Gajian
ASN di Kota Makassar (Idham/Fajar/Jawa Pos Group)

Danny mengatakan, pemkot sebenarnya sudah berupaya mencari jalan keluar atas mandeknya segala pencairan dana itu. Namun, segala upaya itu belum berhasil. “Khusus Februari, pegawai yang di-cover APBD tidak bisa gajian,” ucapnya.

Sementara itu, sejumlah pejabat Pemkot Makassar memilih pasrah. Mereka tak ingin berkomentar saat ditanya wartawan. Pelaksana tugas Sekkota Makassar Baso Amiruddin hanya diam. Kabag Keuangan BPKA Makassar Taslim juga enggan bicara dengan alasan tak tahu-menahu soal itu. “Saya tidak mengerti,” kata dia singkat.

Salah seorang pegawai kontrak berinisial AH, 39, berharap persoalan gaji bisa dituntaskan secepatnya. Dia mengaku gajinya tak seberapa, hanya Rp 850 ribu per bulan. Tapi, tetap saja tertahan seperti yang lain. “Mungkin tanda tangannya Pak Erwin bisa dibawakan ke sana (polda, Red),” tutur dia.

Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Makassar mencapai 11.500 orang. Sementara itu, pegawai kontrak sebanyak 5.830 orang. Pencairan gaji mereka dipastikan tertunda. Begitu juga honor untuk ketua RT/RW yang jumlahnya mencapai 5.900 orang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi A DPRD Makassar Abdi Asmara mendesak pemkot segera berkonsultasi dengan Kemendagri untuk mencari penyelesaian permasalahan tersebut. Sembari itu, lanjut dia, pemkot juga harus memberikan pemahaman kepada pihak yang terkena dampak macetnya anggaran. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (ril/kas/c19/fat)


Close Ads
Kepala BPKA Ditahan Polisi, ASN Pemkot Makassar Tak Gajian