JawaPos.com - Sejumlah proyek di Jabodetabek mulai menjerit terancam mengalami kelangkaan material batu dan pasir setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin untuk sementara waktu.
Terdapat sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sedang berjalan di wilayah Jabodetabek. Salah satunya adalah pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Japek II Selatan yang ditargetkan selesai sebelum perayaan Natal 2025 nanti.
Meski sejumlah proyek di Jabodetabek terancam mengalami kelangkaan material pasir apabila pemberhentian aktivitas pertambangan berlangsung lama, sikap Gubernur Dedi Mulyadi tetap tegas untuk tujuan kebaikan bagi semua, terutama warga Parung Panjang dan sekitarnya.
Pria yang kerap disapa KDM menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya melakukan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan sampai ada hasil kajian dan penelitian akademis.
Ya, Dedi Mulyadi menerjunkan peneliti dari IPB dan ITB untuk meneliti perusahaan tambang di Parung Panjang. Hasil penelitian tersebut akan menjadi pijakan bagi KDM dalam menentukan arah kebijakan pertambangan ke depan.
Menurut Dedi Mulyadi, arah kebijakan tambang untuk wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, tidak boleh lagi mengganggu lingkungan dan kenyamanan warga. Oleh sebab itu, KDM berusaha cermat dan berhati-hati dalam memutuskan langkah strategis ke depan.
"Bagaimana rumusan pertambangan berikutnya nggak akan saya ungkapkan sekarang. Tetapi, itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana nanti pertambangan Parung Panjang tidak boleh lagi menjadi neraka bagi masyarakat," kata Dedi Mulyadi dalam unggahan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Dia berpandangan, lingkungan di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya terkena dampak negatif akibat aktivitas pertambangan. Debu, kemacetan, kecelakaan, hingga masalah kesehatan warga menjadi masalah utama.
Selain itu, potensi ekonomi warga di jalan utama Parung Panjang juga menjadi terkendala akibat truk-truk pertambangan yang membawa polusi.
"Tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan. Warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menyindir tindakan para sopir dan ATTB yang menggelar aksi demonstrasi gara-gara aktivitas pertambangan dihentikan sementara.
"Korban-korban pertambangan banyak, cuma bedanya mereka yang menderita ini tidak melakukan aksi demonstrasi. Yang itu, baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya, makin didemo, makin ditantang, saya ini makin keras," ungkap Dedi Mulyadi.
Hoax
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menegaskan terkait izin operasional tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya di Kabupaten Bogor yang saat ini ditutup sementara.
Hal ini ada di Surat Edaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 5126/ES.09/Tambang dan ditujukan kepada Seluruh pemedang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Jawa Barat, menurut Dedi Mulyadi berlaku untuk di luar wilayah Parung Panjang.
"Surat yang beredar itu ditujukan untuk para pemegang IUP di luar wilayah tambang Parung Panjang yang hari ini sedang dilakukan evaluasi, sedangkan untuk wilayah tambang di Parung Panjang tetap ditutup sementara," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71, Senin (6/10).
Jika ada informasi yang menyatakan tambang di Parung Panjang Kabupaten Bogor akan dibuka kembali merupakan informasi hoax.
"Saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif agar berbagai peristiwa yang terjadi bisa ditemukan dan dianalisis fakta-fakta yang sebenarnya," jelasnya.
Investigasi dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) termasuk peristiwa lalu lintas, lingkungan hidup, faktor ketaatan membayar pajak, reklamasi dan sejenisnya.
"Saya pastikan untuk Parung Panjang ditutup sementara," tegas Dedi Mulyadi lagi.
Tidak Mau Ada Intimidasi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan ultimatum keras ditujukan kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan pengancaman kepada korban kecelakaan truk tambang atau para pejuang lingkungan yang nyaman dan aman di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.
Karena ketika pengancaman dilakukan oleh perusahaan pertambangan ataupun pihak berkepentingan dengan aktivitas pertambangan, Dedi Mulyadi yang juga kerap disapa KDM, memastikan akan mengambil langkah tegas.
"Kepada para pihak yang berkepentingan dengan pertambangan Parung Panjang, baik berkepentingan terhadap aspek penambangan maupun berkepentingan terhadap aspek transportasi, saya meminta untuk tidak melakukan upaya intimidatif atau pengancaman kepada para pihak yang menjadi korban angkutan tambang di Parung Panjang untuk mendapat keadilan," kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi sengaja menyampaikan ultimatum keras karena belakangan muncul kabar korban yang datang ke kantor Gubernur Jawa Barat kini sedang dicari-cari sejumlah orang.
Selain itu, muncul selebaran bernada ancaman ditujukan kepada Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra yang memperjuangkan masyarakat dan korban pertambangan. Isi dari selebaran itu menyatakan Janedi telah menyampaikan berita bohong atau hoaks dan diancam akan akan dilaporkan ke polisi.
"Termasuk juga tidak boleh melakukan upaya intimidatif dan ancaman bagi mereka yang aktif memperjuangkan hak-hak warga Parung Panjang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan perlindungan penuh bagi para korban pertambangan di Parung Panjang dan bagi warga yang memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat kehidupan yang tenang dan nyaman," imbuhnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang merasa kebal hukum dengan melakukan tindakan seenaknya sendiri.
"Kita jaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan mari kita berusaha dengan baik, tidak melakukan tindakan tindakan yang merugikan kepentingan orang lain," ungkapnya.
AATB Sebut KDM Ditipu
Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) memberikan perhatian pada Maman, salah satu warga Jagabaya, Parung Panjang, yang diundang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bandung bersama sejumlah korban truk tambang lainnya.
ATTB melakukan penelusuran tentang Maman yang sempat mengaku sebagai korban kecelakaan truk tambang sampai dia mengalami cacat permanen.
ATTB menganggap ada yang janggal, karena nama ini tidak pernah diketahui sebelumnya sebagai korban truk tambang.
Berdasarkan hasil penelusuran ATTB, diketahui bahwa Maman bukanlah korban kecelakaan truk tambang. Dia mengalami cacat permanen karena mengalami kecelakaan motor, berdasarkan informasi dari tetangganya.
"Kebenaran informasi ini bisa kami pertanggung jawabkan. KDM telah kena tipu," ujar Ahmad Gozali selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATTB kepada JawaPos.com.
Dia mengaku banyak tahu siapa saja orang yang pernah mengalami kecelakaan truk tambang di Parung Panjang dan sekitarnya. Karena dia selalu mendapat informasi setiap kali ada anggota asosiasi mengalami kecelakaan menabrak orang.
"Saya selalu diminta untuk mewakili, datang ke rumah korban. Jadi saya tahu siapa saja yang mengalami kecelakaan karena truk tambang," katanya.
Gozali juga mengaku, apabila korban truk tambang meninggal dunia, dia ikut acara tahlilan ke rumah korban. Setelah 3-4 hari, dia baru berbicara dengan keluarga korban apakah mau menempuh proses hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan saja.
"Kalau keluarga korban mau menempuh proses hukum, kita tidak melarang karena itu hak keluarga. Tapi ada juga yang sadar bahwa ini adalah musibah," katanya.
Lahan Tambang
Proses pembebasan lahan untuk jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin sepertinya bukan masalah yang terlampau serius dan rumit.
Pasalnya, sejumlah perusahaan tambang yang lahan mereka dilewati memutuskan menghibahkan sebagian lahan mereka untuk pembangunan jalan khusus tambang.
Rencananya, jalan khusus tambang ini akan melewati beberapa desa dari dua kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Proses administrasinya juga tidak terlalu ruwet karena jalan khusus tambang berada di wilayah Jawa Barat atau tidak sampai lintas provinsi.
Sejumlah perusahaan tambang menghibahkan lahan mereka untuk jalan khusus tambang, warga Parung Panjang menilai tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak membangun jalan khusus tambang demi kebaikan semua pihak.
"Kalau sampai jalan tambang tidak dibangun padahal lahannya sudah ada, sungguh sangat keterlaluan," kata Syaiful Rahman, salah satu warga, kepada JawaPos.com.
"Jalan tambang memang sudah waktunya dibangun. Hanya dengan ini, masalah akan benar-benar teratasi," timpal Yanti, warga lainnya
Meski perusahaan tambang menghibahkan sebagian lahan mereka untuk jalan tambang, tetap ada tanah warga yang perlu dilakukan pembebasan. Namun, lahan-lahan yang dihibahkan tentunya sudah sangat membantu untuk terlaksananya pembangunan jalan khusus tambang.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengatakan bahwa pembangunan jalan khusus tambang yang merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Kabupaten Bogor, sampai sekarang masih sedang berproses.
"Pemerintah Kabupaten Bogor melaui kebijakan Bupati Bogor Pak Rudy Susmanto masih berkomitmen untuk membangun jalan baru desa Rengasjajar kecamatan Cigudeg- Rumpin, dihubungkan dengan Tol Serpong kurang lebih 13 kilometer," kata Ade Ruhandi.
Dia mengatakan, sejauh ini rencana pembangunan jalan khusus tambang yang ditargetkan akan mulai dikerjakan pembangunannya pada tahun 2026 tidak bergeser. Namun, pemerintah Kabupaten Bogor tetap harus melalui mekanisme yang seharusnya ditempuh.
"Tahapan yang sudah dilakukan pembentukan tim percepatan pengadaan lahan, FS dan DED, tahapan sudah dijalankan oleh dinas terkait. Rencana anggaran sudah disampaikan dalam pengampunan nota keuangan APBD tahun 2026 ke DPRD, tinggal menunggu pembahasan bersama DPRD," ungkapnya.
Dia juga menambahkan, pembangunan jalan khusus tambang ini, untuk tim percepatan pengadaan lahan, penanggung jawabnya dipegang langsung oleh Bupati Bogor. Sedangkan Ketua Tim dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Bogor.
"Langkah yang sudah dilakukan tim peninjauan lapangan, rapat kordinasi internal dan eksternal bersama para pengusaha pertambangan penerima manfaat dan secara umum semua masyarakat luas. Alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha yang rencananya menghibahkan lahannya untuk mendukung pembangunan jalan," tuturnya.
Pria yang kerap disapa Jaro Ade memohon sambungan doa untuk warga Parung Panjang dan sekitarnya serta masyarakat secara umum untuk turut mendoakan rencana pembangunan jalan khusus tambang supaya diberikan kelancaran dan berjalan sesuai dengan aturan.
"Terkait penggunaan jalan ini ke depannya, untuk jangka panjang bisa diatur oleh kebijakan bupati agar mobil angkutan hasil tambang bisa melintas ke jalan yang sudah di persiapkan," tandasnya.