alexametrics

Unggah Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, William PSI Langgar Kode Etik

29 November 2019, 16:28:48 WIB

JawaPos.com – Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) DKI Jakarta memutuskan Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana bersalah melanggar kode etik setelah mengungkap anggaran lem aibon Rp 82 miliar. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran ringan, karena melontarkan kritik secara tidak profesional dan proporsional.

“Tidak kesalahan besar. Kalau kritis wajib kita dukung, apresiasi. Anggota dewan kalau enggak ada yang kritis, jangan-jangan terjadi seperti dulu anarkis,” kata Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi, Jumat (29/11).

Nawawi menjelaskan, tidak proporsional yang diamaksud yakni William tidak berada di Komisi E. Komisi yang membahas anggaran lem aibon. Sementara itu, ada politikus PSI yang sudah ditugaskan di komisi E. “Wakil komisi E orang PSI kan. Ada dua orang duduk di komisi E, kenapa yang angkat itu William,” imbuhnya.

Sedangkan ketidakprofesionalan yang dimaksud yakni, objek kritik William masih barang mentah. Sebatas sample penganggaran awal, belum masuk dalam tahap akhir. Atas kesalahan itu, William hanya akan diberi sanksi berupa teguran. Tidak ada sanksi berat, karena kesalahan yang dilakukan hanya pelanggaran ringan.

“Paling berkisar itu (teguran), hanya kesalahan ringan. Kalau dianggap kekeliruan ya kekeliruan ringan. Ini berlaku untuk semua termasuk saya,” pungkas Nawawi.

Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. “Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William di DPRD DKI Jakarta.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads