alexametrics

Perbedaan Aturan Polisi dan Dishub DKI Soal Skuter Listrik

28 November 2019, 17:25:11 WIB

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan membolehkan skuter listrik (e-scooter) milik pribadi melaju di jalur sepeda. Namun, hal itu bertentangan dengan keputusan Polda Metro Jaya yang melarang seluruh jenis skuter melintas di jalur sepeda.

“Namanya skutris, gak bilang itu grab atau pribadi. Skutris, skuter yang menggunakan listrik (semua dilarang masuk jalur sepeda),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Kamis (28/11).

Yusri menjelaskan, skuter hanya dibolehkan beroperasi di kawasan tertentu. Misalnya kompleks Gelora Bung Karno (GBK), bandara, area wisata. Sedangkan 3 fase jalur sepeda yang diresmikan oleh Pemprov DKI tidak ada yang bersinggungan dengan lokasi tersebut. Secara otomatis, skuter listrik tidak dibolehkan melintas.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu menyampaikan, atas dasar itu polisi tidak membeda-bedakan antara skuter listrik pribadi maupun sewaan. Semuanya hanya dibolehkan beroperasi di wilayah tertentu hingga memang suatu hari ada kesiapan sarana skuter listrik beroperasi di luar wilayah tertentu yang telah ditetapkan.

“Kalau di perumahan Bintaro Jaya itu, di situ sudah dikasi land skuter ada, land sepeda ada, land orang lari ada,” tegas Yusri.

Sebelumnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 Tahun 2019 tentang penyediaan lajur sepeda membolehkan skuter listrik (e-scooter) melintas di jalur sepeda. Hal itu termuat dalan pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa selain sepeda, lajur tersebut juga boleh dilewati otopet, skuter, hoverboard, dan unicycle.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membenarkan jika skuter listrik boleh melintas di jalur sepeda. Namun, hanya untuk skuter pribadi. Bukan skuter sewaan seperti yang saat ini tengah digandrungi masyarakat ibu kota. “Dalam Peraturan Gubernur, diperbolehkan mereka (skuter listrik pribadi, red) melintas di jalur sepeda,” kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Rabu (27/11).

Syafrin menjelaskan, keputudan ini diambil karena pemprov ingin memberikan ruang kepada masyarakat yang sudah menjadikan skuter listrik sebagai alat transportasi jarak dekat. Keputusan ini juga mengadopsi dari negara-negara maju seperti Singapura, Prancis dan lain sebagainya.

Selain itu, ada perbedaan pola penggunaan skuter listrik pribadi dan sewaan. Pengguna pribadi cenderung memiliki kedewasaan dalam penggunaan alat angkut transportasi pribadi. Bahwa ada resiko keselamatan yang ditanggung. Dengan begitu, para pengendaranya sadar akan keselamatan diri.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads