alexametrics

2 Bulan Tutup, Pemilik Usaha di Bandara Halim Ditagih Uang Sewa

28 Juli 2020, 16:41:42 WIB

JawaPos.com – Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menghantam seluruh sektor perekonomian. Para pedagang tidak dapat berjualan karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh pemerintah selama hampir dua bulan. Selama penerapan PSBB tersebut, hampir seluruh pelaku usaha seperti resto mati suri, tidak ada penghasilan sepeser pun.

Di tengah himpitan ekonomi, para tenant di Bandara Halim Perdanakusuma yang berada dibagian luar dipaksa untuk membayar sewa. Para tenant merasa tagihan tersebut seharusnya ditangguhkan mengingat pada bulan Mei dan Juni pedagang tidak berjualan alias tutup. Tidak beroperasinya usaha mereka lantaran adanya kebijakan PSBB.

Salah satu pemilik usaha di Bandara Halim Perdanakusuma dibawah naungan Angkasa Pura Solusi (APS), Dibyo mengaku keberatan dengan penagihan sewa pada bulan Mei dan Juni. Sebab, selama dua bulan itu tempat usahanya tidak beroperasi sama sekali. Sehingga tidak ada pemasukan. Sementara setiap bulannya ia harus membayar pegawainya.

“Kalau disuruh bayar full jelas saya keberatan. Kan kita ngga jualan selama bulan Mei dan Juni. Kalaupun tetap suruh bayar, saya hanya bisa satu bulan. Syukur – syukur tagihan sewa dua bulan itu digratiskan,” kata Dibyo saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma.

Dikatakan Dibyo, keringanan pemotongan pembayaran sewa hanya diberikan satu kali pada bulan april sebesar 20 persen. Itupun ia harus memasukkan surat permohonan terlebih dahulu. Untuk bulan-bulan berikutnya, pemilik usaha wajib membayar penuh. Harapan pemilik usaha agar Angkasa Pura Solusi supaya dapat memberikan solusi justru tidak terwujud.

“Untuk bulan April saya sudah bayar full. Tapi setelah mengajukan surat permohonan ke pengelola, saya dapat pemotongan biaya sebesar Rp 3 juta. Saya tidak meminta uang sewa dihapus, tetapi meminta agar Angkasa Pura Solusi memberikan keringanan pembayaran sewa karena kondisi belum normal. Sehari cuman layanin satu orang, ” tuturnya.

Seperti diketahui, penerapan PSBB salah satunya adalah menghentikan kegiatan transportasi seperti Bandara Halim Perdanakusuma. Disisi lain untuk membantu pengusaha yang terdampak, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan BUMN harus siap merugi dalam melayani masyarakat termasuk PT Angkasa Pura.

Namun pernyataan menteri BUMN tidak diindahkan, dimana pemilik usaha di Bandara Halim Perdanakusuma tetap harus membayar sewa secara penuh disaat pemilik usaha mematuhi anjuran protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Menyikapi banyaknya tenant yang tidak mau membayar tagihan sewa, pihak Poskupau, Angkasa Pura Solusi serta para tenant pun menggelar rapat.

Ketua Pusat Koperasi Angkatan Udara Mujiharno mengatakan rapat tersebut membahas tentang permintaan keringanan pembayaran dari tenant. Dalam hal ini Puskopau hanya menengahi antara APS dengan para tenant. “Tenant itu kerjasama dengan APS, kalau Puskopau disini hanya menengahi,” katanya.

Muji mengklaim sudah ada titik temu terkait permasalahan pembayaran sewa. Dimana para tenant mendapat pemotongan biaya sebesar 40 persen untuk bulan April dan Juli (sampai pandemi selesai). Kemudian pemotongan biaya sewa sebesar 50 persen untuk bulan Mei dan Juni.

“Bulan Mei dan Juni itu diberikan pemotongan biaya 50 persen. Itu hanya uang sewa, untuk konsesi-nya nol karena tidak ada market. Jadi ini sudah melebihi permintaan dia (tenant), 50 persen secara global. Jauh lebih ke bawah,” ucapnya.

Muji menyebut, kebijakan ini tidak terhenti sampai disini. Pihaknya tetap akan melihat sampai kapan kondisi pandemi berlangsung. “Kalau kondisi masih seperti bulan Juli, kita sesuaikan di bulan Juli. Kalau bulan Agustus naik, kita sesuaikan. Artinya kita sama mereka bukan diposisi yang berseberangan, kita bermitra, kerjasama. Saat rapat juga kita juga tawarkan apakah masih ada yang keberatan atau tidak? Mungkin ada satu yang minta mundur waktu pembayarannya itu juga kita kasih, ” tuturnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak APS masih belum memberi keterangan terkait penagihan sewa. Bahkan, Manager APS Mukti yang saat itu mengikuti rapat mengaku tidak memiliki wewenang untuk memberi keterangan kepada wartawan. Tidak hanya itu, Mukti juga memblokir nomor telpon dari salah satu media.

“Steatmen bukan saya. Yang berwenang dari manajemen yakni Korkom-nya kami. Dari management akan ditunjuk siapa yang berhak membicarakan ini ke wartawan. Nanti ada perwakilan manajemen yang akan berbicara. Anggap saja saya tidak mengeluarkan steatmen apa-apa, ” jawabnya singkat.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Yogi Wahyu Priyono



Close Ads