JawaPos.com – Tiga Isu paling ramai metropolitan versi JawaPos.com di minggu terakhir bulan Januari adalah soal pengeroyokan ojol lantaran membela penumpangnya yang di-catcalling, hibah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dan demonstrasi penolakan rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Tiga isu itu terjadi di minggu ini dengan berbagai polemik dan peristiwa menarik dari masing-masing kejadian.
Berikut merupakan ringkasan dari top tiga isu metropolitan tersebut.
1. Pengeroyokan Ojol
Pengeroyokan ini terjadi pada Minggu (22/1) di salah satu gang di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Mulanya, Putra, seorang ojol yang sedang membawa penumpang perempuan melintas di depan sekelompok pemuda. Setelah itu, para pemuda itu menggoda penumpang Putra dengan cara di-catcalling.
Sebab tak terima, Putra pun turun dari motor sehingga sempat ada keributan antara dirinya dengan sekolompok pemuda dan anak-anak itu terjadi.
Karena kalah jumlah, Putra pun kalah dalam keributan itu dan langsung memanggil teman-temannya sesama ojol untuk melakukan serangan balik.
Namun, naasnya, meski sudah bawa pasukan, para ojol itu tetap ngacir karena lagi-lagi kalah jumlah. Mereka lari ke salah satu rumah makan atau restoran di kawasan Mangga Besar.
Komplotan pemuda itu pun mengejar salah satu pengojek tersebut ke rumah makan sambil melakukan pengeroyokan. Kejadian itu kemudian viral di media sosial. Polsek Taman Sari pun akhirnya turun tangan dan berhasil mengamankan para pelaku.
Sementara itu, empat orang di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu FN alias DT, 17, MRM, 17, RS, 20 dan MF, 16. Empat orang tersebut dijerat dengan pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan.
2. Hibah ETLE sebesar Rp 75,4 Miliar
Hibah ETLE ini diberikan oleh Dishub DKI Jakarta kepada Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penambahan titik ETLE di 70 ruas jalan yang ada di Ibu Kota. Hal ini terungkap dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/1) lalu.
Alasan dari pemberian hibah ini menurut Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo adalah karena efektivitas dari penerapan ETLE ini sudah terbukti mengurangi pelanggaran lalu lintas.
Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, ETLE terbukti telah mengurangi 50 persen pelanggaran lalu lintas. Selain itu, dengan adanya ETLE ini, warga akan senantiasa merasa diawasi hingga akhirnya berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.
3. Demonstrasi Penolakan ERP
Aksi unjuk rasa ini dilakukan ratusan ojol di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (25/1) lalu. Dalam unjuk rasa itu, massa aksi meminta agar rencana penerapan ERP dibatalkan dan berhenti dibahas.
Setelah berjam-jam di depan gedung, massa akhirnya didatangi Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. Dalam kesempatan itu, keduanya diminta untuk menyampaikan sikap atas nama fraksi terhadap rencana penerapan ERP.
Ismail sebagai politikus PKS tak ambil pusing, sebab memang sebelumnya sudah mengambil sikap terkait dengan rencana penerapan ERP itu, yaitu menolak.
Sementara itu, permasalahan justru ada di Wa Ode Herlina yang secara partai, PDI-P belum menentukan sikap terhadap rencana penerapan ERP. Dengan begitu, beberapa kali Wa Ode dituntut massa untuk menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan ERP seperti yang dilakukan Ismail.
Namun, hal itu akhirnya tak kunjung dilakukan juga. Sehingga, ketika dikonfirmasi ke Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono, pihaknya memang belum menentukan sikap lantaran belum ada pembahasan yang komprehensif terkait rencana penerapan ERP itu.
Ia meminta agar warga tak khawatir karena pembahasan ERP masih jauh dari kata sepakat. Fraksi PDI-P hanya memastikan bahwa akan memperjuangkan hal-hal yang dikehendaki warga, termasuk dari massa yang berdemonstrasi.
