DPRD Sepakati RAPBD 2023 DKI Sebesar Rp 83,7 Triliun

25 November 2022, 10:11:44 WIB

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta memutuskan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 sebesar Rp 83.781.085.902.192 atau Rp 83,7 triliun. Jumlah ini lebih besar dibanding APBD tahun lalu yang sebesar Rp 82,47 triliun.

Kesepakatan nilai APBD 2023 itu muncul setelah DPRD dan Pemprov DKI menyelesaikan proses pembahasan anggaran di badan anggaran (banggar) yang dilaksanakan sejak Kamis (24/11) hingga Jumat (25/11) dini hari.

“Alhamdulilah Banggar DPRD dan TAPD DKI Jakarta pagi ini pukul 03.44 menyepakati Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 83,7 triliun,” tulis akun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dikutip Jumat (25/11).

Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI Jakarta mengajukan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp 85,57 Triliun untuk dibahas bersama DPRD DKI Jakarta

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Nilai anggaran itu diajukan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023.

“Total APBD adalah Rp 85,57 Triliun, yaitu Pendapatan daerah sebesar Rp 77,44 Triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,12 Trliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp 77,37 Triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 8,19 Triliun,” ujarnya, Kamis (27/10).

Marullah mengatakan bahwa rancangan KUA-PPAS ini telah dikirimkan kepada DPRD DKI sejak tanggal 9 September lalu. Ia memastikan bahwa penyusunan usulan anggaran tersebut sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 yang mengacu pada Rancangan Pendapatan Daerah (RPD) 2023-2026.

“Terdapat delapan prioritas dan 12 target pembangunan 2023,” katanya.

Semua program-program yang menjadi prioritas, katanya, sudah dipilih berdasarkan hasil koordinasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama berbagai kementerian dan kunjungan langsung ke lapangan.

“Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang perlu ditebalkan dan juga ditambahkan yang nantinya menjadi bahan saat melakukan pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain dalam penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung,” tandasnya

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads