Massa Aksi Tolak ERP Diminta Sampaikan Tuntutan Langsung, tapi Tak Mau

25 Januari 2023, 13:59:06 WIB

JawaPos.com – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendatangi massa aksi Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) yang berdemo menolak rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Dalam kesempatan itu, ia mempersilakan perwakilan massa aksi untuk menyampaikan langsung tuntutannya kepada Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang kebetulan sedang melakukan rapat koordinasi dengan Komisi B DPRD DKI.

Namun, penawaran untuk menyampaikan secara langsung tuntutan tersebut oleh para ojol ditolak. Massa aksi memilih untuk bertahan di depan gedung DPRD. “Tadi sama-sama kita saksikan dari perwakilan masyarakat tersebut menolak untuk dihadirkan bersama di rapat tersebut. Kita tidak bisa memaksakan,” ujar Ismail dalam rapat Komisi B bersama Dishub DKI, Rabu (25/1).

Ia mengatakan bahwa massa aksi memilih untuk tetap bertahan di depan gedung DPRD DKI Jakarta sampai didatangi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. “Tadi terlintas mereka maunya bertemu Metua DPRD. Ya kita enggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih sebenernya,” ucap Politikus PKS itu.

Namun begitu, Ismail menegaskan telah menampung aspirasi dari para ojol terkait dengan wacana penerapan ERP itu. “Secara tertulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka dan ini tetap akan kita perjuangkan dalam rapat-rapat pembahasan kita ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.

Para ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Sebab, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.

Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.

“Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024,” bunyi ancaman driver ojol kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1).

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads