Soal Penentuan UMP 2023, Ini Kata Heru

24 November 2022, 17:39:50 WIB

JawaPos.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum menentukan akan memilih opsi yang mana terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang telah selesai dibahas dalam rapat sidang pengupahan secara tripartit bersama pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Heru mengatakan belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, dan Energi Andri Yansyah terkait dengan hasil rumbukan internal dinas tersebut.

“Lagi dihitung sama-sama, laporan resminya kan dari dinas ketenagakerjaan belum ke saya kan. Mereka masih dibahas di internal,” katanya kepada wartawan, Kamis (24/11).

Namun begitu, saat ditanya mengenai apakah ia akan mendasarkan keputusan untuk kenaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, Heru menampiknya. Ia memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait angka kenaikan UMP 2023 akan didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2022.

“Nggak (pakai PP 36/2021), kan ada Permen 18,” ucapnya.

Hingga saat ini, Heru belum menegaskan akan mengumumkan besaran UMP baru tahun 2023.

“Ya, mungkin sebelum tanggal 28, atau pas tanggal 28,” tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan, masing-masing unsur masih kekeh dengan usul kenaikan UMP-nya masing-masing. Hal itu membuat rapat sidang tak menghasilkan keputusan bulat, melainkan rekomendasi dari masing-masing unsur.

“Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan. Sehingga, nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minimum yang direkomendasikan oleh Apindo,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, (22/11).

Unsur pengusaha lain, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang tersebut mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menjadi sebesar Rp 4.879.053.

“Dari unsur Kadin mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kami sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan,” jelas Nurjaman.

“Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu nggak apa-apa. Karena semua mempunyai prinsip yang sama tentunya, walaupun mempunyai pendapat yang berbeda,” sambungnya.

Sementara itu, dari unsur pemerintah. Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.738. Angka tersebut juga muncul karena Pemprov DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

“Adapun dari unsur pekerja merekomendasikan kenaikan nilai UMP 2023 sebesar 10,55 persen, dalam rupiah kira-kira sebesar Rp 5.131.000,” jelas Nurjaman.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads