Bertemu Bappenas, Heru Bahas Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota

24 November 2022, 17:10:32 WIB

JawaPos.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Suharso Monoarfa terkait rencana tata ruang serta berbagai masukan untuk Jakarta setelah tak lagi jadi Ibu Kota Indonesia.

“Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/11).

Dalam pertemuan yang juga didampingi Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania tersebut, Heru mengaku telah mendapat arahan untuk juga mempercepat kegiatan perekonomian di Jakarta

“Yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, Suharso menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membuktikan bahwa pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta tetap akan menjalin koordinasi dalam memikirkan nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.

Pembahasan itu juga berkaitan untuk menjawab semua kekhawatiran akibat dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) karena pusat kegiatan birokrasi akan berpindah lokasi di IKN yang baru di Kalimantan Timur.

Ia memastikan, segala kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Bahkan, harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa, di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang menjadi sesuatu yang harus dipertahankan baik dari pemerintahan daerah, maupun pemerintahan pusat.

“Bagaimana bentuk cara mempertahankannya? Pertama yang kami ingin usulkan tentu ada dari sisi fisik Jakarta mengenai tata ruangnya, bagaimana penataan ruangnya yang ada hari ini, dan bagaimana kita melihatnya kembali yang sebelumnya sejak dulu, dan sampai hari ini,” jelas Suharso.

“Kemudian bagaimana kita memperbaikinya, mengadaptasinya dengan perkembangan-perkembangan ke depan. Dengan demikian Jakarta akan lebih baik ke depan. Jika semua hal di atas sudah dikaji, akan kami coba rumusan menjadi sebuah undang-undang,” tandasnya.

Seperti yang sudah diketahui, DPR RI telah mengesahkan UU Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Ibu Kota Negara. Pemprov DKI Jakarta diminta Pemerintahan Pusat untuk menentukan proses perencanaan pembangunan masa depan Jakarta.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads