Anggap Ada Dualisme Aturan, KADIN Akan Uji Materiil Permenaker 18/2022

24 November 2022, 13:10:51 WIB

JawaPos.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) akan melakukan uji materiil terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, uji materiil tersebut perlu dilakukan karena Permanaker tersebut dianggap menumbuk regulasi lain yang sudah ada, yaitu turunan UU Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

“Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka KADIN bersama dengan Asosiasi Pengusaha dan Seluruh Perusahaan Anggota KADIN terpaksa akan melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/11).

Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM KADIN, Dhaniswara K. Hardjono, apabila mengacu pada kondisi hukum saat ini, UU Cipta Kerja (UUCK) secara sah dinyatakan masih berlaku dalam tenggang waktu dua tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

“Sepanjang UUCK masih dalam perbaikan, maka tidak diperkenankan adanya penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UUCK,” katanya.

“Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK,” jelas Dhaniswara.

Sehingga , menurutnya, dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022 ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Hal itu yang membuat pihaknya memutuskan untuk menguji materiil regulasi itu agar putusan yudikatif mampu menjawab keambiguan yang muncul.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan, masing-masing unsur masih kekeh dengan usul kenaikan UMP-nya masing-masing. Hal itu membuat rapat sidang tak menghasilkan keputusan bulat, melainkan rekomendasi dari masing-masing unsur.

“Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan. Sehingga, nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minimum yang direkomendasikan oleh Apindo,” katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, (22/11).

Unsur pengusaha lain, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang tersebut mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menjadi sebesar Rp 4.879.053.

“Dari unsur Kadin mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kami sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan,” jelas Nurjaman.

“Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu enggak apa-apa. Karena semua mempunyai prinsip yang sama tentunya, walaupun mempunyai pendapat yang berbeda,” sambungnya.

Sementara itu, dari unsur pemerintah. Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.738. Angka tersebut juga muncul karena Pemprov DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

“Adapun dari unsur pekerja merekomendasikan kenaikan nilai UMP 2023 sebesar 10,55 persen, dalam rupiah kira-kira sebesar Rp 5.131.000,” jelas Nurjaman.

Editor : Eko D. Ryandi

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads