JawaPos.com – Wilayah Jabodetabek sejak beberapa pekan terakhir kerap dilanda hujan lebat. Musim hujan ini berpotensi menimbulkan banjir untuk wilayah DKI Jakarta.
Mengantisipasi adanya genangan dan banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta berupaya melakukan mitigasi infrastruktur agar hujan tidak berdampak luas terhadap masyarakat.
Dilansir Antara, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan upaya mitigasi struktural menghadapi musim hujan. Di antaranya melakukan pengerukan saluran, kali atau sungai, dan waduk melalui kegiatan Grebek Lumpur.
“Pemprov DKI juga melakukan percepatan penyelesaian program pengendalian banjir 942-DV, yakni pembangunan sembilan sistem polder, empat waduk, dua revitalisasi sungai, dan drainase vertikal,” ujar Isnawa sebagaimana dikutip dari Antara Sabtu (24/9).
Di samping itu, imbuh mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang melakukan percepatan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dua bendungan itu ditargetkan selesai pada tahun ini. Nantinya kedua bendungan itu dapat mereduksi potensi banjir yang terjadi di aliran Sungai Ciliwung.
Isnawa menambahkan, saat ini terdapat dua hal prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak dari musim hujan. Yakni memastikan tidak adanya korban jiwa dan percepatan pemulihan pascabencana.
Berdasar perkiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagian wilayah di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mulai memasuki awal musim hujan pada dasarian kedua pada Oktober 2022.
Di tempat lain, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DKI merilis tujuh rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait upaya meminimalisasi risiko bencana di Ibu Kota Jakarta.
Adapun ketujuh rekomendasi tersebut adalah, pertama, pelibatan semua unsur pentahelik hingga ke tingkat kelurahan. Kedua, memberikan ruang bersuara serta peran serta anak dan kaum muda dalam pengurangan risiko bencana. Ketiga, penguatan sosialisasi tentang informasi dan fasilitas bagi para penyandang disabilitas di ibu kota, bila menghadapi bencana.
Keempat, mengajak dunia usaha di DKI proaktif dan sadar bencana (baik bencana karena siklus alam maupun bencana yang disebabkan ulah manusia/industri). Kelima, keterlibatan tokoh agama, adat, masyarakat, perempuan dalam pengurangan risiko bencana. Keenam, penguatan peran media dalam menyosialisasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Tujuh, penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi adaptasi perubahan iklim melalui sosialisasi dan pelatihan.
“Kami perlu lebih banyak memaparkan ke publik agar dapat melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum terjadinya bencana. Masyarakat perlu diedukasi bagaimana cara meminimalisasi risiko saat bencana itu benar-benae terjadi,” ujar Kordinator Presidium FPRB DKI Jakarta Ahmad Lukman.
