alexametrics

Kuasa Hukum Okto Bantah Keras Tudingan Mangkir Panggilan Enam Kali

24 Januari 2022, 17:55:57 WIB

JawaPos.com – Maraknya berita bahwa Raja Sapta Oktohari melakukan penipuan dan penggelapan serta tidak akomodatif dengan proses hukum dibantah keras. Melalui kuasa hukumnya, Natalia Rusli, pengusaha yang akrab dipanggil Okto tersebut, merasa sangat dirugikan karena tuduhan-tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat merugikan kliennya.

Saat dihubungi Minggu (23/1), Natalia menegaskan, terkait penyelesaian kewajiban perusahaan Okto, yakni PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) dan PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) kepada nasabah, semua sudah dijalankan sesuai skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).”Jadi, kami sangat bertanggungjawab dan berkomitmen dengan kewajiban kami untuk mengganti kerugian nasabah,” tegas Natalia.

Selanjutnya, Natalia membeber bukti komitmen kliennya itu dengan menunjukkan bukti skema PKPU yang dikeluarkan Pengadilan Niaga bertanggal 07 Agustus 2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan, ditetapkan 3 skema yang disepakati yaitu, pembayaran (cash water fall), percepatan pembayaran melalui konversi aset, serta pembayaran melalui penjualan saham.

Bahkan, untuk menunjukkan kuatnya komitmen, PT MPIP dan PT MPIS, menambahkan dua opsi tambahan, berupa top-up konversi, di mana bilyet para nasabah bisa ditukarkan denga aset-aset yang ditawarkan lalu menambah uang untuk mendapatkan aset tersebut. Serta opsi tambahan kedua dengan menyediakan hak tagih (cessie) melalui pihak ketiga. “Kalau yang di luaran berkata pak Okto tak bertanggung jawab atau lari dari kenyataan, jelas tidak,” tegas Natalia.”Bahkan Pak Okto sangat mensuport supaya penyelesaian nasabah Mahkota dipercepat,” tambahnya.

Dalam putusan PKPU juga tercantum jangka waktu penyelesaian kewajiban PT MPIP dan PT MPIS, yakni pada tahun pertama maksimal membayar 3 persen dari total utang. Pada tahun kedua maksimal 3 persen juga, dan pada tahun ketiga maksimal 14 persen. “Kami juga sudah menjalankan skema jangka waktu ini, dan sekarang pembayaran ke nasabah sudah mulai di tahun kedua,” jelas Natalia.

Lantas, kenapa sampai ada tuduhan pihak Okto melakukan penipuan dan tidak mematuhi proses hukum ? Natalia menduga ada pihak pihak tertentu, sekelompok orang yang didalangi oleh oknum pengacara yang mau mengambil keuntungan sendiri. “Sehingga mereka melalukan tuduhan yang sangat tendensius. Karena pak Okto dibilang membujuk rayu pada 2019 akhir, di pertemuan di Malang, itu salah besar. Padahal mereka sudah ikut Mahkota ini dari 2017 bulan Juni,” imbuhnya.

Atas dasar itu, Natalia memastikan, persoalan PT MPIP dengan para nasabah sudah menemui jalan keluar. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan sepihak. “Sudah ada jalan keluar, sudah juga dibayar mengikuti skema PKPU, tapi oknum pengacara ini meminta kepada pihak Mahkota untuk biaya dia meredam orang-orang ini Rp 20 miliar tapi bukan dialokasikan untuk nasabah ini, tapi kepentingan sendiri,” pungkas Natalia.

Kisruh hukum yang menyeret Okto ini bermula saat Okto selaku Direktur PT MPIP bersama beberapa pihak lainnya dipolisikan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan berkedok investasi senilai Rp 18 miliar. Kasus tersebut dikabarkan telah naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Atas laporan tersebut, Natalia mengakui bahwa pihaknya telah menerima SPDP tembusan ke kejaksaan tinggi No B/724/I/RES 2.6/2022/Ditreskrimsus Tanggal 17 Januari 2022 yang juga ditembuskan ke Terlapor Raja Sapta Oktohari.

Atas proses hukum ini, Natalia menegaskan bahwa kliennya juga sangat menghargai proses hukum di kepolisian. “Begitu kami menerima surat (SPDP /Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), saya selaku kuasa hukum langsung memberitahu Pak Okto, dan langsung Pak Okto sendiri yang menerima. Dan, sehari kemudian Pak Okto mengirim surat yang menyatakan bahwa sekalipun belum menerima satu surat pun undangan klarifikasi,” ungkap Natalia. “Jadi, sangat ganjil dan tidak ada alasan jika kami disebut mangkir tidak memenuhi panggilan sampai enam kali, itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Bahkan, Natalia mempertanyakan keberadaan pelapor yang mengklaim mewakili semua nasabah, padahal hanya empat nasabah yang ikut oknum pengacara tersebut.

Terhadap semua tuduhan dan menyebarnya berita-berita yang tidak sesuai fakta tersebut, pihak Okto tidak akan tinggal diam. “Kami sudah berproses melakukan laporan polisi kepada pihak pihak atau komplotan oknum pengacara yang dengan sengaja membuat provokasi dengan beberapa nasabah baik di media sosial mapun WA-WA group,” sebut Natalia.

Raja Sapta Oktohari melapor di Polda Metro Jaya. Laporan itu masuk dan terdaftar dengan nomor LP/2257/VI/YAN.25/2020 SPKT PMJ. Dalam laporannya pihak Okto menjerat para pelapor dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads