DPRD DKI Minta JakPro Percepat Pindahan Warga Gusuran Kampung Bayam

23 November 2022, 16:14:39 WIB

JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta minta Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) bergerak cepat agar warga gusuran Kampung Bayam segera menempati rusunawa Kampung Susun Bayam.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Ichwanul Muslimin mengatakan, hingga kini warga belum menempati Kampung Susun Bayam meski rusunawa itu sudah diresmikan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, pada (12/10) lalu.

“Saya sudah tanya ke JakPro terkait hal ini. Memang semua sedang disiapkan karena proses ini tidak hanya di JakPro, tapi juga ada administrasi antara JakPro dengan Pemprov DKI,” katanya saat dihubungi wartawan, dikutip Rabu (23/11).

Ichwanul menyatakan bahwa pihaknya telah mengawal proses administrasi yang dilakukan Pemprov DKI dan JakPro agar warga bisa segera menempati rusunawa.

“Proses tetap berjalan, saya di Komisi B juga tetap mengawal proses ini supaya bisa sesuai apa yang diharapkan,” ungkapnya.

“Itu (proses administrasi) yang kami kawal agar tidak ada missed dan tepat sasaran bagi warga yang memang berhak untuk tinggal di sana,” tandasnya.

Sebelumnya, PT JakPro mengungkapkan penyebab warga belum dapat menempati Kampung Susun Bayam yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah karena terdapat proses administrasi yang harus diselesaikan, salah satunya soal tarif sewa hunian.

“Ada hal-hal administrasi yang harus kami selesaikan, di antaranya warga ini kan masuk ke Rusun Kampung Bayam ada tarif sewa,” kata Community Development Specialist PT Jakpro Hifdzi Mujtahid, Senin (21/11).

Hifdzi mengatakan, persoalan administrasi Kampung Susun ini sedikit berbeda dengan administrasi rusun yang telah ada. Perbedaan itu terlihat pada spesifikasi bangunan Kampung Susun Bayam. Sebab, hunian itu dibangun dari dana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan dari Dinas Perumahan dan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperum)

“Kalau di Kampung Susun Bayam itu buatan BUMD, dalam hal ini JakPro dan ini pertama kali. Kalau Disperum itu sudah ada role model-nya, Duri, Kunir, Marunda, dan sebagainya. Jadi sudah template,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya masih menimbang sejumlah hal untuk memindahkan warga. Sebab, Kampung Susun Bayam tidak termasuk daftar kampung prioritas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditetapkan oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam Pergub Nomor 878 Tahun 2018 disebutkan, terdapat 21 kampung prioritas. Namun, jumlah itu berkurang menjadi 20 karena satu kampung terkena imbas pembangunan jalan.

“Kampung Susun Bayam itu tidak termasuk dalam Pergub itu sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang lainnya yang bisa memasukkan warga Kampung Susun Bayam ya sebagaimana peraturan perundang-undangan, terutama yang ada dalam peraturan di pemprov dan JakPro, itu perlu dipahami,” tandasnya.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads