alexametrics

DPRD DKI: Bantu Korban Banjir Tak Perlu Pakai Atribut Ormas Terlarang

23 Februari 2021, 05:15:28 WIB

JawaPos.com – Polemik soal keputusan polisi dan tentara melarang penggunaan atribut organisasi terlarang memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur dianggap sudah tepat. Dukungan itu ditegaskan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga.

“Ya sudah tepat lah. Kan pemerintah jelas sudah membubarkan. Berarti segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang,” kata Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Senin (22/2).

Pandapotan juga menuturkan, pembagian bantuan ke korban banjir sebaiknya tidak boleh menggunakan atribut ormas terlarang. Karena jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan pemerintah.

Karena itu, Pandapotan berharap masyarakat bisa mentaati keputusan pemerintah. Tidak perlu untuk mencari celah dari apa yang sudah jelas.

“Sudah dilarang pemerintah, ikuti saja. Kita ini kan negara yang jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, kita negara Pancasila,” kata Pandapotan.

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, wajar saja ketika polisi dan tentara membubarkan kegiatan organisasi terlarang.

Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin

“Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut,” kata Gilbert secara terpisah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan pun menilai pendekatan persuasif yang dilakukan kepolisian di lokasi banjir kawasan Cipinang sudah tepat.

“Kita melihat Polri tidak melakukan pendekatan refresif. Itu bagus agar situasi tetap kondusif. Kita minta kepada masyarakat silakan melakukan kegiatan kemanusiaan tapi tidak menggunakan nama ormas yang dilarang,” kata Edi Hasibuan.

Dia pun mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dengan baik. Apalagi saat ini musim banjir. Banyak masyarakat yang kesulitan dan perlu bantuan.

Diketahui, Polri menyatakan tak pernah mempermasalahkan setiap pihak ataupun ormas untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak bencana, termasuk banjir. Namun demikian, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dibalut dengan atribut-atribut berbau Front Pembela Islam (FPI).

“Tentunya kami melihat bahwa FPI sebuah organisasi terlarang. Jadi bukan kegiatannya (yang dilarang),” kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/2).

Ramadhan menegaskan bahwa kepolisian tak pernah meributkan apabila terdapat ormas yang membantu korban bencana. Hanya saja, kata dia, pihak-pihak yang membantu itu tak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.

“Jadi bukan dia melakukan kegiatan tadi. Misalnya dia bantu banjir. Tapi dia enggak boleh membawa-membawa atribut atau organisasi tersebut,” ucapnya lagi

Diketahui, Pemerintah telah resmi melarang setiap kegiatan FPI di Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Kementerian dan Lembaga.

SKB bernomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) itu ditetapkan dan mulai berlaku per Rabu (30/12).

Salah satu poin dari SKB itu adalah menyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Ormas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Ormas.

Editor : Dimas Ryandi




Close Ads